Kasus PMK Bertambah Jadi 320.016 Ekor Hewan Ternak, Tersebar di 21 Provinsi

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sebanyak 320.016 ekor hewan ternak terserang penyakit mulut dan kuku (PMK), yang  tersebar di 21 provinsi dan 232 kabupaten/kota.

Padahal sebelumnya,  hanya terjadi di 19 provinsi.

Kepala Pusat Karantina Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Wisnu Wasisa Putra menjelaskan, terdapat tiga pulau di Indonesia yang termasuk dalam zona merah.

Baca Juga: Menag Rilis Ketentuan Penyembelihan Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

Tiga pulau zona merah PMK yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Lombok.

Ketiga pulau tersebut dikategorikan sebagai zona merah dikarenakan 70 persen wilayahnya sudah terdapat wabah PMK yang menjangkiti hewan ternak. 

Kementan juga telah menetapkan aturan larangan kegiatan lalu lintas hewan ternak rentan ataupun produk ternak dari wilayah zona merah.

"Untuk zona merah dilarang untuk melalulintaskan ke pulau hijau dan pulau merah. Untuk ternak di masing-masing lokasi zona merah kita akan awasi agar tidak bergerak sama sekali, tetapi untuk kecamatan yang masih bebas di dalam satu kabupaten atau di dalam satu pulau masih bisa dilalulintaskan," ujar Wisnu dalam konferensi pers daring, Selasa (5/7/2022). Dikutip dari Antara. 

Baca Juga: Viral! Anggota DPR Riezky Aprilia Marahi Pejabat Kementan Soal PMK

Wisnu berharap penanganan PMK juga mendapat perhatian yang sama dari masyarakat luas. Saat ini pemerintah terus memperketat penjagaan di pintu-pintu bandara dan pelabuhan seluruh Indonesia.

Di kesempatan yang sama Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun menjelaskan perkembangan kasus PMK di Indonesia saat ini sebanyak 108.266 ekor hewan sudah sembuh.

Kemudian 2.820 ekor dipotong bersyarat, dan hewan yang mati sebanyak 2.029 ekor. Sedangkan hewan ternak yang sudah divaksinasi PMK sebanyak 337.976 ekor.

Baca Juga: Fatwa MUI: Hewan Kurban Gejala Berat PMK Hukumnya Tidak Sah

"Saat ini sudah ada di 21 provinsi kemudian di 232 kabupaten/kota dan jumlah yang tertular sampai hari ini adalah 320.016 ekor hewan," ujar Makmun. 

Sebelumnya Pemerintah menetapkan wabah PMK hewan ternak sebagai keadaan darurat.

 

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 47 Tahun 2022.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, status keadaan darurat wabah PKM ini berlaku mulai ditetapkan pada 29 Juni 2022, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Baca Juga: Pemerintah Prioritaskan Vaksinasi Hewan Ternak di Zona Hijau untuk Cegah Wabah PMK, Ini Alasannya

"Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," ujar Abdul dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/7/2022).

Kepala daerah dapat menetapkan status keadaan darurat penyakit mulut dan kuku untuk percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku pada daerah masing-masing.

"Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, Dana Siap Pakai yang ada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Abdul.