JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut, kualitas pembangunan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik ketimbang Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki dirinya, pemerintahan Jokowi hanya berhasil membangun jalan tol lebih panjang namun pembangunan jalan secara keseluruhan jauh lebih pendek dari dua Presiden sebelumnya.
Presiden Soeharto mampu membangun jalan sepanjang 374.196 km. Kemudian Presiden SBY adalah 144.825 km. Sementara, Presiden Jokowi yang hanya mampu membangun jalan pendek sekali 32.492 km.
Baca Juga: Ini Penjelasan soal SBY Sebut Hanya Ada Satu Matahari di Demokrat
Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada era Presiden Soeharto rata-rata 7 persen, Presiden SBY mampu mencapai rata rata 6 persen, sedangkan masa Presiden Jokowi hanya di angka 5 persen.
"Artinya prestasi Presiden Jokowi tidak lebih baik dari kedua Presiden sebelumnya. Jadi menjadi sangat wajar era Presiden SBY subsidi kebutuhan pokok rakyat lebih besar," kata Syarief seperti dilansir dari laman mpr.go.id, Rabu (20/4/2022).
Begitupun dalam hal pendapatan per kapita. Laju kenaikan pada era Presiden Jokowi juga sangat lambat. Faktanya, jika pada 2004 pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar USD 1.181,6, sementara di akhir era Presiden SBY pada 2014 naik signifikan USD 2.349.4 menjadi USD 3.531.
"Bandingkan dengan masa Presiden Jokowi yang hanya naik USD 818,5. Dari USD 3.531 pada 2015 menjadi USD 4.349,5 pada 2021. Data statistik ini membuktikan bahwa tingkat kemakmuran di era Presiden SBY jauh lebih dirasakan Rakyat ketimbang masa Presiden Jokowi," ujarnya.
Baca Juga: Diprediksi 23 Juta Mobil Dipakai Mudik, Jokowi: Jalur Udara dan Kereta Api Masih Ada Ruang
Tak hanya itu, terkait nominal utang, Kementerian Keuangan merilis Presiden SBY berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 56,5 persen pada 2004 menjadi 24,7 persen pada 2014, bahkan melunasi utang ke IMF.
"Bandingkan dengan Presiden Jokowi yang justru menumpuk utang yang memberatkan hingga Rp7.014 Trilliun atau 40,17 persen PDB pada 2022."
"Kemudian, angka pengangguran dan kemiskinan di era Presiden Jokowi juga tidak signifikan menurunnya. Presiden SBY mampu menekan angka pengangguran dari 11,26 persen pada 2005 menjadi 5,94 persen pada 2014," katanya.
Sementara di masa Presiden Jokowi kembali naik menjadi 7,07 persen pada 2020 dan 6,6 persen pada 2021.
Presiden SBY juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 16,69 persen pada 2005 turun menjadi 10,96 persen pada 2014.
"Presiden Jokowi hanya mampu menurunkan 1.25 persen menjadi 9,71 persen pada 2021," kata dia.
Baca Juga: Pelaku Industri Tak Minat Pakai Jalan Tol Manado-Bitung
Ia mengimbau, kepada Presiden Jokowi dan para pembantunya yang masih memiliki waktu agar dapat agar fokus bekerja mengentaskan persoalan pokok dan mendasar rakyat, seperti kenaikan harga sembako, indeks demokrasi yang menurun, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, serta utang negara yang semakin membengkak.
"Masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas ekonomi, pengelolaan utang, sosial, dan politik kebangsaan yang bergejolak ini. Sungguh kasihan bagi rakyat dan pemerintahan berikutnya yang akan mewarisi segudang persoalan,” katanya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.