Respons Amarah Jokowi soal Barang Impor, KSP Minta Ini ke LKPP dan Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) lebih meningkatkan pengawasan terhadap realisasi belanja barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah.

Dengan begitu, instruksi Presiden Jokowi untuk menekan belanja impor dan menggantinya dengan produk lokal dapat terlaksana optimal.

Demikian Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (28/3/2022).

“Sesuai arahan Bapak Presiden, yakni memaksimalkan produk dalam negeri, benar-benar dilaksanakan, (maka) KSP akan mengawal dan mendorong Kementerian Keuangan dan LKPP dapat secara aktif memonitor realisasi anggaran belanja barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah,” kata Edy.

Baca Juga: Jokowi Marahi Menkes, Mentan hingga TNI-Polri yang Masih Beli Produk Impor: Jangan Diteruskan!

Ke depan, lanjut Edy, KSP akan memastikan setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) patuh dengan instruksi Presiden Jokowi.

Yakni, memenuhi ketentuan alokasi belanja produk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) minimal 40 persen dari keseluruhan jumlah pengadaan barang dan jasa.

“Diharapkan seiring waktu nanti pengawasan dapat diperketat untuk memastikan target tersebut bisa terpenuhi,” ucap Edy.

Sebab, lanjut Edy, pada dasarnya banyak UMKM di Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan belanja K/L dan BUMN.

Namun memang, perlu penyesuaian agar produk koperasi dan UMKM domestik dapat selaras dengan kebutuhan dan permintaan dari instansi pemerintah selaku pengguna.

Baca Juga: Jokowi Geram Kementerian dan Lembaga Beli Barang Impor: Bodoh Sekali Kita

Maka dari itu, KSP berharap K/L, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) cerdas dalam mencari, memilih, dan memilah produk hasil karya anak bangsa.

“Harus pro-aktif, tidak boleh hanya menunggu,” katanya.