Indonesia Perjuangkan Kedaulatan Digital dalam Presidensi G20

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Republik Indonesia tengah berusaha memperjuangkan kedaulatan digital dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Upaya tersebut diketahui dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) selaku pengampu Digital Economy Working Group (DEWG).

Baca Juga: Ketika Camat di Perbatasan Ikut Pelatihan Intelijen dari Polri, BNPP: untuk Jaga Kedaulatan RI

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, pihaknya saat ini terus mengupayakan reposisi Indonesia berkaitan dengan arus data lintas batas negara.

Untuk memperjuangkan kedaulatan digital tersebut, Johnny mengatakan, pemerintah mendorong empat prinsip utama yang menjadi fokus.

Keempat prinsip utama itu meliputi keabsahan atau lawfullness, keadilan atau fairness, transparansi atau transparency, dan timbal balik atau reciprocity.

“Isu cross border data flow (arus data lintas batas negara) dan data free flow with trust (arus data dengan kepercayaa) terjadi dinamika pembahasan yang signifikan," kata Johnny dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/03/2022).

Baca Juga: SETARA Institute soal Penundaan Pemilu 2024: Kedaulatan di Tangan Rakyat, Bukan di Tangan Pengusaha

"Hal itu terjadi karena perbedaan pandangan antara kebutuhan tata kelola data antar negara yang mendorong diskusi tata kelola data secara praktis, dan negara yang memprioritaskan pembahasan di tataran konseptual dan fundamental."

Menteri Johnny mengungkapkan pembahasan kedaulatan digital merupakan fase ketiga dalam perjuangan Indonesia.