Indonesia Perjuangkan Kedaulatan Digital dalam Presidensi G20

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Republik Indonesia tengah berusaha memperjuangkan kedaulatan digital dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Upaya tersebut diketahui dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) selaku pengampu Digital Economy Working Group (DEWG).

Baca Juga: Ketika Camat di Perbatasan Ikut Pelatihan Intelijen dari Polri, BNPP: untuk Jaga Kedaulatan RI

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, pihaknya saat ini terus mengupayakan reposisi Indonesia berkaitan dengan arus data lintas batas negara.

Untuk memperjuangkan kedaulatan digital tersebut, Johnny mengatakan, pemerintah mendorong empat prinsip utama yang menjadi fokus.

Keempat prinsip utama itu meliputi keabsahan atau lawfullness, keadilan atau fairness, transparansi atau transparency, dan timbal balik atau reciprocity.

“Isu cross border data flow (arus data lintas batas negara) dan data free flow with trust (arus data dengan kepercayaa) terjadi dinamika pembahasan yang signifikan," kata Johnny dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/03/2022).

Baca Juga: SETARA Institute soal Penundaan Pemilu 2024: Kedaulatan di Tangan Rakyat, Bukan di Tangan Pengusaha

"Hal itu terjadi karena perbedaan pandangan antara kebutuhan tata kelola data antar negara yang mendorong diskusi tata kelola data secara praktis, dan negara yang memprioritaskan pembahasan di tataran konseptual dan fundamental."

Menteri Johnny mengungkapkan pembahasan kedaulatan digital merupakan fase ketiga dalam perjuangan Indonesia.

Menurutnya, fase pertama perjuangan Indonesia adalah dekolonialisasi untuk membebaskan bangsa dari koloni dan protektorat Barat.

Sedangkan fase kedua, yakni dimulai saat perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara kepulauan.

Baca Juga: Pertamina Jamin pasokan Solar Subsidi Aman Meski Sopir Truk Antre Solar Semalaman

“Jutaan kilometer perairan wilayah kita menjadi bagian negara kesatuan kita melalui perjuangan tanpa senjata, tetapi perjuangan diplomasi,” ujar Menkominfo.

Oleh karena itu, pada fase ketiga saat ini, Menkominfo menilai Indonesia telah masuk ke dalam perjuangan kedaulatan digital yang sangat penting dan menjadi perhatian bersama.

Karena itu, dia menuturkan perlunya persiapan secara benar melalui negosiasi dan pembicaraan antarlintas kepentingan di dalam negeri maupun luar negeri.

“Kita perlu mempersiapkannya secara benar dan melalui negosiasi dan pembicaraan antarlintas kepentingan, baik dalam negeri dan internasional antarbangsa, baik di antara penyelenggara negara maupun pelaku usaha,” ucapnya.

Baca Juga: Terungkap, Ini 6 Arah Strategis Penyelesaian Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024

Lebih Lanjut, Johnny mengatakan rangkaian kegiatan DEWG soal arus data lintas batas negara akan menjadi agenda penting yang bermuara pada Deklarasi Menteri Digital dalam pertemuan yang digelar pada 1-2 September 2022.

“Digital Minister Meeting (menghasilkan) Deklarasi para Menteri Digital G20 dan sekaligus kita berharap sebagai masukan berharga untuk Leader Summit atau pertemuan antara pemimpin negara-negara G20 di bulan November nanti,” ujar Johnny.