Stafsus Sri Mulyani Sebut Masalah dengan MPR Cuma Miskomunikasi, Tidak Ada Niat Rendahkan Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.TV - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo meyakini, permasalahan ketidakhadiran rapat Menkeu Sri Mulyani hingga pemotongan anggaran MPR hanya miskomunikasi atau kesalahpahaman.

Yustinus menjelaskan, dari dua kali undangan rapat dengan MPR, Menkeu Sri Mulyani hanya satu kali tidak dapat hadir dan diwakilkan oleh Wamenkeu Suahasil Nazara.

Menurut Yustinus, rapat yang diwakilkan Wamenkeu Suahasil Nazara pada 27 Juli 2021 berbenturan dengan rapat internal dengan Presiden Jokowi. Sehingga, Menkeu Sri Mulyani memprioritaskan undangan rapat Istana. 

Baca Juga: Pimpinan MPR Kesal dengan Sri Mulyani, Bamsoet: Diundang Rapat Tak Pernah Datang, Tak Menghargai

Kemudian pada 28 September 2021, Menkeu Sri Mulyani tidak dapat menghadiri rapat bersama MPR lantaran jadwal berbenturan dengan rapat bersama Badan Anggaran DPR RI yang membahas soal RUU Anggaran 2022.

Dalam hal ini, Kemenkeu meminta agar jadwal rapat dengan MPR pada 28 September ditunda dan disepakati untuk ditunda. 

Yustinus menjelaskan, hingga saat ini belum terjadi rapat kedua dari penundaan tersebut.

"Ini jadi miskomunikasi. Tidak ada niat sama sekali mengecilkan MPR. Bahkan Kemenkeu sangat berterima kasih dukungan MPR, DPR, DPD selama ini sangat kuat dan konstruktif sehingga kita bisa menghadapi pandemi dengan sangat baik," ujar Yustinus di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Ternyata Menkeu Sri Mulyani Cuma 1 Kali Tidak Hadir Rapat dengan MPR

Terkait dengan anggaran MPR yang dipotong, Yustinus menjelaskan, di tahun 2021, Kemenkeu melakukan empat kali refocusing anggaran untuk penanganan pendemi Covid-19. 

Menurut Yustinus, tidak hanya anggaran MPR yang ikut kena potong, tapi seluruh kementerian lembaga dan pemerintahan daerah juga dipotong untuk penanganan pendemi Covid-19.

"Kami sudah melakukan empat kali refocusing anggaran di tahun 2021, dan untuk anggaran MPR, kita hanya refocusing dua kali. Itu sebagai bentuk apresiasi kami pada MPR," tuturnya.

Lebih lanjut Yustinus menyatakan, dalam waktu dekat, Kemenkeu akan duduk bersama dengan MPR untuk membahas permasalahan yang dirasakan oleh pimpinan MPR.

Baca Juga: Disebut Tak Hargai MPR, Sri Mulyani Bantah Tudingan Ketua MPR & Jelaskan Alasan Masalah Undangan MPR

Ia menilai perlu meluruskan komunikasi antara MPR dan Kemenkeu terkait bagian yang menjadi prioritas anggaran dan bagian mana yang perlu mendapat dukungan.

Sehingga, permasalahan kesalahpahaman ini tidak membuat publik menilai seolah ada perseteruan antara MPR dengan pemerintah.

"Kami semua harus terpaksa melakukan penghematan di sana-sini untuk memastikan rakyat menjadi prioritas. Kami juga memandang betul anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD, di dua lembaga tersebut masing-masing sudah mendapat alokasi anggaran sesuai dengan APBN," ujar Yustinus. 

Disambut baik

Di kesempatan yang sama, keinginan Kemenkeu untuk duduk bersama mendapat apresiasi dari MPR.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menilai, kehadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan MPR bisa menjadi jalan tengah untuk memahami kondisi MPR saat ini yang berbeda dengan sebelumnya.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Ingatkan Menkeu: MPR Sekarang Penanganannya Beda

Menurutnya, hanya Sri Mulyani saja yang dapat menyelesaikan permasalahan anggaran di MPR. 

Jika kehadiran Menkeu kembali diwakilkan atau kembali tidak hadir, maka masalah anggaran di MPR ini tidak akan pernah selesai.

Sebab, sambung Fadel, setiap Dirjen atau wakil menteri yang ikut rapat mengenai anggaran MPR selalu menjawab secara normatif dan tidak bisa memberi solusi lantaran kebijakan ada di tangan menteri.

"Kami hanya mohon ada waktu bicara dengan Menkeu. Setiap kami bicara dengan dirjen soal anggaran, hanya mengatakan 'tunggu kebijakan dari Menkeu, saya tidak bisa bikin apa-apa, mohon maaf, semua tunggu kebijakan Menkeu'," ujar Fadel di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV.

Baca Juga: Begini Penjelasan Kemenkeu soal Anggaran MPR yang Dipotong

Fadel menilai, selama ini MPR sudah meminta agar Menkeu bisa mengikuti rapat bersama terkait masalah anggaran yang membuat kinerja lembaga jadi terhambat. 

Namun, setiap undangan diberikan, Menkeu tidak dapat hadir. Hal ini membuat MPR merasa seperti tidak dihargai dan Kemenkeu seakan acuh tak acuh. 

Jangan sampai, imbuhnya, karena Kemenkeu tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan MPR, maka setiap undangan rapat, Menkeu memilih untuk absen dan diwakilkan.

"Kami minta Kemenkeu duduk bersama, kita bicarakan lagi supaya memahami keadaan. Kami mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan sama-sama menyelenggarakan pemerintahan yang baik," ujar Fadel.