Sengkarut Tes PCR, Digugat Relawan Jokowi hingga Dituding Bisnis Para Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah mengenai tes PCR (Polymerase Chain Reaction) yang diberlakukan sebagai syarat perjalanan darat dan udara, mendapatkan kritik pedas dari masyarakat.

Bahkan, kini melebar kepada tudingan ada nuansa bisnis dalam tes tersebut, termasuk soal harga yang terus turun seiring protes dari masyarakat. 

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN, Bakri HM, menduga penyebab naik turunnya harga tes bisa jadi disebabkan oleh para pejabat yang memiliki perusahaan layanan PCR.

“Jadi, sportivitas terhadap orang-orang yang melakukan bisnis itu saya pikir tidak terlalu transparan. Sehingga pemerintah, saya dengar, saya juga baca di beberapa media, sudah sampai empat kali mengubah harga PCR, yang dulu hampir di atas satu juta. Sekarang hari ini ada yang Rp300 ribu, ada yang Rp275 ribu,” kata Bakri HM dalam program Sapa Indonesia Malam, di KOMPAS TV,  Senin (1/11/2021).

Baca Juga: Politikus Demokrat: Pemerintah Jangan Sampai Jadi Marketing Perusahaan Tes PCR atau Antigen

“Saya pikir ini perlu diusut. Kalau toh memang iya, ini yang mungkin menyebabkan harga itu tidak bisa transparan,” kata Bakri.

Bakri setuju permainan harga tes PCR ini diusut sampai ke akar-akarnya, “Saya setuju," katanya.

Bahkan, salah satu elemen relawan Jokowi, yakni Jokowi Mania (Joman), melontarkan kritik keras kepada pejabat negara.  

Pimpinan Relawan Joman, Immanuel Ebenezer mengatakan, pihaknya siap adu kuat untuk mengawal turunnya tarif PCR. Joman juga menggugat Instruksi Mendagri nomor 36, 47, dan 53 yang mengatur terkait aturan PCR ke PTUN Jakarta. 

“Siapa yang menolak keputusan Presiden akan kita tabrak. Kita kawal itu. Tugas kita mengawal aspirasi suara rakyat. Saat ini, jelas rakyat terbebani dengan syarat terbang dengan PCR,” kata pria yang akrab disapa Noel ini dalam keterangannya, Kamis 28 Oktober 2021.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak tinggal diam. Dia  mendorong agar harga PCR bisa sama murahnya dengan India. "Penurunan menjadi Rp 300.000 masih terlalu mahal untk masyarakat.  Mohon ke Pak Presiden turunkan lagi India bisa murah kenapa kita tidak?” cuit Susi pada 27 Oktober lalu. Menurut Susi di India harga PCR hanya Rp 96 ribu.

Syarat PCR untuk perjalanan serta harga yang turun berkali-kali ini, menimbulkan tudingan bahwa  test PCR merupakan bisnis yang menguntungkan. 

Sebab, sejumlah perusahaan penyedia layanan tes PCR berafiliasi atau dimiliki oleh beberapa petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia.

Penjelasan itu disampaikan oleh Hussein Abri Dongoran, Redaktur Majalah Tempo, dalam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Senin (1/11/2021).

Baca Juga: Round-up Berita: Penyedia Layanan PCR Berafiliasi Pejabat hingga Potensi Golkar Usung Anies

Menurutnya, temuan itu merupakan hasil investigasi yang telah diterbitkan oleh Majalah Tempo. Data tersebut diperoleh dari diskusi dengan sejumlah pejabat pemerintah yang menjadi background atau latar belakang temuan.

“Dari mereka pun kami mendapatkan clue bahwa perusahaan yang membuka PCR itu banyak diisi oleh politisi, pejabat, dan pengusaha,” jelasnya.

Data hasil investigasi mereka pun telah dikonfirmasikan pada sejumlah pejabat yang disebut dalam artikel.

Mengenai nama politisi yang juga berafiliasi atau memiliki perusahaan penyedia layanan tes PCR, Hussein mengatakan pihaknya menemukan seperti yang tertulis dalam artikel.

“Yang baru kami temui seperti dalam tulisan, baru Nasdem saja. Kalau Pak Luhut kan juga politisi Golkar, dan kami rasa masih banyak nama-nama yang belum terungkap dari berbagai partai lain,” tuturnya.

Menurut dia, berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah narasumber, adanya perusahaan yang berafiliasi atau dimiliki oleh pejabat tersebut bisa disebut sebagai skandal, dan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait tes PCR sangat janggal.

“Karena berubah-ubah, dan hari ini akhirnya hanya syarat antigen yang dipakai untuk penerbangan Jawa-Bali. Artinya ada aturan yang keliru yang sekarang direvisi oleh pemerintah itu sendiri,” ujarnya.

Sementara Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi membantah dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) dan sejumlah tes Covid-19 lainnya. 

Menurut Jodi, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang disebut ada afiliasi dengan Luhut pun tidak pernah bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah. "(Dugaan) Itu sama sekali tidak benar," kata Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (1/11/2021). 

"GSI ini tidak pernah kerja sama dgn BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan," tambah Jodi.