Sengkarut Tes PCR, Digugat Relawan Jokowi hingga Dituding Bisnis Para Pejabat

Sebab, sejumlah perusahaan penyedia layanan tes PCR berafiliasi atau dimiliki oleh beberapa petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia.

Penjelasan itu disampaikan oleh Hussein Abri Dongoran, Redaktur Majalah Tempo, dalam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Senin (1/11/2021).

Baca Juga: Round-up Berita: Penyedia Layanan PCR Berafiliasi Pejabat hingga Potensi Golkar Usung Anies

Menurutnya, temuan itu merupakan hasil investigasi yang telah diterbitkan oleh Majalah Tempo. Data tersebut diperoleh dari diskusi dengan sejumlah pejabat pemerintah yang menjadi background atau latar belakang temuan.

“Dari mereka pun kami mendapatkan clue bahwa perusahaan yang membuka PCR itu banyak diisi oleh politisi, pejabat, dan pengusaha,” jelasnya.

Data hasil investigasi mereka pun telah dikonfirmasikan pada sejumlah pejabat yang disebut dalam artikel.

Mengenai nama politisi yang juga berafiliasi atau memiliki perusahaan penyedia layanan tes PCR, Hussein mengatakan pihaknya menemukan seperti yang tertulis dalam artikel.

“Yang baru kami temui seperti dalam tulisan, baru Nasdem saja. Kalau Pak Luhut kan juga politisi Golkar, dan kami rasa masih banyak nama-nama yang belum terungkap dari berbagai partai lain,” tuturnya.

Menurut dia, berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah narasumber, adanya perusahaan yang berafiliasi atau dimiliki oleh pejabat tersebut bisa disebut sebagai skandal, dan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait tes PCR sangat janggal.

“Karena berubah-ubah, dan hari ini akhirnya hanya syarat antigen yang dipakai untuk penerbangan Jawa-Bali. Artinya ada aturan yang keliru yang sekarang direvisi oleh pemerintah itu sendiri,” ujarnya.

Sementara Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi membantah dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) dan sejumlah tes Covid-19 lainnya. 

Menurut Jodi, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang disebut ada afiliasi dengan Luhut pun tidak pernah bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah. "(Dugaan) Itu sama sekali tidak benar," kata Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (1/11/2021). 

"GSI ini tidak pernah kerja sama dgn BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan," tambah Jodi.