Kompas TV nasional peristiwa

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Serukan Kinerja Polri Dievaluasi hingga Reformasi

Kompas.tv - 21 Oktober 2021, 11:14 WIB
2-tahun-jokowi-ma-ruf-bem-si-serukan-kinerja-polri-dievaluasi-hingga-reformasi
Ilustrasi kepolisian saat menangani massa aksi (Sumber: Kompastv/Ant)
Penulis : Hedi Basri | Editor : Fadhilah

Selain itu, pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray menilai kinerja polisi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf semakin tidak terkontrol.

“Dalam satu bulan ini misalnya, kritik terhadap kinerja kepolisian viral di media sosial. Alih-alih melakukan reformasi, pemerintah hanya menghadapi berbagai peristiwa yang melibatkan polisi dengan strategi tutup lubang,” ujar Ray Kamis (21/10/2021).

“Tidak ada strategi mereformasi institusi polisi.”

Di samping itu, Ray menilai bahwa situasi semakin dikusutkan dengan TNI yang terlibat dalam urusan sipil.

“Ide mengangkat polisi atau tentara aktif sebagai calon Pj kepala daerah 2022 yang akan datang memperburuk desain demokrasi kita,” katanya.

Baca Juga: Kinerja Polri Disoroti, Kapolri: Jangan Antikritik

Secera keseluruhan, Ray menilai bahwa kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, penegakan HAM, dan demokrasi untuk tiga tahun ke depan tidak akan ada harapan.

Sebab, dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menunjukan sejumlah hal tersebut hasilnya semakin jeblok (jatuh).

“Dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang terus merosot. Sekalipun, kita tetap memberi apresiasi pada penanganan Covid-19. Dalam bidang ekonomi, kita masih dapat bertahan dan punya kecenderungan untuk dapat bertumbuh,” terang Ray.

“Tapi, di bidang HAM, Demokrasi, kebebasan berpendapat dan pemberantasan korupsi kita makin jeblok. Dan tampaknya makin tidak ada harapan akan pulih tiga tahun berikut. Alih-alih pulih, kecenderungan untuk terus merosot akan makin terjadi,” tambah Ray.

Bagi Ray, banyak ketentuan tentang pentingnya menjaga demokrasi, HAM, dan kebebasan berpendapat justru lumpuh akibat perilaku pemerintah dan pembantu-pembantunya.

“Pelaporan aktivis oleh dua pejabat dekat Pak Jokowi adalah indikasinya. Buruknya kinerja kebebasan berpendapat ini diiringi dengan mudahnya para kritikus pemerintah diproses hukum,” kata Ray.

Baca Juga: Mabes Polri Persilakan Mahasiswa yang Dibanting Polisi Laporkan Brigadir NP Secara Pidana




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x