2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Serukan Kinerja Polri Dievaluasi hingga Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Memperingati tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau dua tahun kinerjanya bersama Ma'ruf Amin, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini Kamis (21/10/2021).

Koordinator Isu Hukum dan HAM BEM SI Zakky Musthofa Zuhad mengatakan, demo membawa selusin tuntutan. Salah satunya menyoroti soal kinerja institusi Polri.

BEM SI meminta pada 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf agar mewujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi.

Mereka juga meminta pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat.

"Termasuk menghadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri," terang BEM SI melalui keterangan tertulis yang diterima KOMPAS.TV dari Zakky yang juga sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Rabu (20/10/2021).

BEM SI melihat bahwa Jokowi sebagai pimpinan tertinggi bertanggung jawab atas kinerja Polri.

"Hingga hari ini kami dari mahasiswa dan masyarakat sering kali, kan, membuat kritik buat pesan refleksi, tapi ternyata banyak jalan-jalan kami yang dikebiri. Jalan-jalan kami yang nggak dibuka ruangnya," kata Zakky.

"Bahkan, malah ada reaksi dari aparat juga dari buzzer," sambungnya.

Baca Juga: Evaluasi 2 Tahun Kinerja Jokowi-Maruf, BEM SI Layangkan Selusin Tuntutan

Belakangan, kinerja aparat kepolisian memang selalu menjadi sorotan masyarakat. Terlebih, beberapa hari belakang polisi selalu jadi pembicaraan di media sosial atas isu-isu yang bersangkutan dengan korps bhayangkara.

Mulai dari kasus pemerkosaan di Luwu Timur yang tidak ditindaklanjuti oleh polisi, hingga kelakuan anggota polisi yang membanting mahasiswa di Tangerang.

Polisi Dinilai Makin Tak Terkontrol

Beberapa bulan sebelumnya, Komnas HAM juga merilis bahwa institusi kepolisian berada paling puncak dalam hal aduan pelanggaran HAM.