TNI-Polri Terindikasi Disusupi Kelompok Radikal, Kader Muhammadiyah Beberkan Modus Infiltrasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz membeberkan, ada indikasi kelompok radikal menyusup ke TNI-Polri serta sejumlah lembaga negara lain.

"Ada indikasi aparat itu diinfiltrasi (kelompok radikal). Semoga ini tidak secara institusional,” ujar Darraz pada Rabu (6/10/2021), dikutip dari Antara.

Darraz mengatakan, infiltrasi unsur radikal ini biasanya terjadi secara terselubung dan masif. Akibatnya, pemerintah luput memperhatikan dan penanganannya terlambat.

"Memang kelompok radikal ini sebetulnya begitu masif melakukan infiltrasi, yang mana hal ini tidak disadari oleh pimpinan di instansi tersebut, sehingga penanganannya cenderung terlambat," kata Darraz.

Baca Juga: Anies: Saya Sudah 4 Tahun Menjabat, Tunjukkan Mana yang Radikal, Mana Kebijakan yang Diskriminatif

Abdullah Darraz, yang tergabung dalam Gugus Tugas Pemuka Lintas Agama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun membeberkan modus penyusupan radikalisme ke TNI-Polri dan berbagai lembaga negara.

“Saat ini polanya adalah infiltrasi kepada oknum dengan mereka diajari ngaji dan sebagainya, yang lalu pada akhirnya lama kelamaan mulai diperkenalkan dengan ideologi mereka yang bertentangan dengan Pancasila," beber Darraz.

Modus infiltrasi lewat pengajian-pengajian atau ceramah maupun mentoring oleh tokoh agama yang radikal ini begitu marak.

Dengan modus itu, sebanyak 19,4 persen ASN terindikasi radikal dan intoleran, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Alvara Research pada 2018.

Darraz mengaku khawatir dengan infiltrasi unsur radikalisme dalam TNI-Polri sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara.

Sementara, aparatur negara mestinya menjadi benteng pertahanan negara dan teladan penanaman Pancasila dalam diri pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia.

"Ya, selama ini kita menganggap kalau aparat ini merupakan orang yang paling kuat (jiwa) nasionalismenya. Nah kalau sudah diinfiltrasi, ini repot juga," ujar alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Garut ini.

"Maka dari itu harus ada kesadaran dari pimpinan instansi/lembaga bahwa bahaya ini nyata dan ada," imbuhnya.

Di sisi lain, Darraz mengakui cenderung sulit mengidentifikasi penyusupan kelompok radikal dalam TNI-Polri dan lembaga aparatur negara. 

Dirinya berharap ada kesadaran dan kepekaan dari pimpinan instansi terhadap bahaya radikalisme, terutama yang menyasar aparatur negara.

Baca Juga: Moeldoko Sebut Pesantren Bisa Cegah Paham Radikal di Lembaga Pendidikan

Abdullah Darraz pun mengungkapkan langkah-langkah yang mesti dilakukan para pemimpin instansi untuk mencegah masuknya ideologi radikal dan intoleran ke dalam tubuh institusi atau lembaga negara.

"Kuncinya yang pertama adalah menyadari bahwa gerakan ini (radikal dan intoleran) ada,” jelas Darraz.

“Kedua, sesegera mungkin mendeteksi sumbernya dimana, karena saya sendiri meyakini bahwa pendekatan kelompok radikal tersebut menargetkan orang-perorangan dengan mengajarkan hal-hal yang bertentangan atau polemik," imbuhnya.

Darraz juga berpesan agar pimpinan TNI-Polri dan berbagai lembaga negara memberikan penanaman nilai Pancasila.

“Ketiga adalah internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, nilai kebangsaan, nilai kebinnekaan, serta nilai-nilai positif di negara Indonesia,” pungkasnya.