Dewas BPJS Kesehatan Sebut Kebocoran Data Bahayakan Keamanan Nasional

Baca Juga: Menko PMK Pastikan Kasus Kebocoran Data Tidak Pengaruhi Kinerja BPJS Kesehatan

“Kemudian, kami segera melakukan langkah mitigasi atas seluruh potensi risiko karena ini akan memiliki dampak besar terkait dengan reputasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” beber Yurianto.

Kebocoran data ini, kata Yurianto, pun berdampak buruk atas reputasi program Jaminan Kesehatan Nasional.  

Masalah ini membongkar risiko sistem internal BPJS Kesehatan.

Padahal, Pemerintah sedang berusaha meningkatkan jumlah kepesertaan program JKN mencapai 98% penduduk Indonesia untuk mewujudkan target Cakupan Kesehatan Universal (UHC) pada 2024.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengklaim, jumlah peserta JKN mencapai 82,3% penduduk Indonesia hingga akhir Maret 2021.

Namun, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan terjadi saat jumlah kepesertaan JKN ini terus meningkat dari tahun ke tahun.  

Masalah kebocoran data BPJS Kesehatan ini pun telah dipastikan kebenarannya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Baca Juga: Data 279 Juta WNI Bocor, BPJS Kesehatan Tempuh Langkah Hukum

Juru bicara Kominfo Dedy Permadi menyebut 100.002 sampel data penduduk indonesia yang bocor ke forum peretas identik dengan data BPJS Kesehatan.

"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan,” kata Dedy di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat (21/5/2021).

“Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Nomor Kartu, Kode Kantor, Data Keluarga/Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," imbuh Dedy.