Putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan temuan para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Carter Center yang diundang untuk mengawasi pemilu.
Kedua lembaga tersebut menyatakan hasil yang diumumkan otoritas kurang kredibel.
Secara khusus, para pengamat mencatat otoritas tidak merilis rincian hasil dari setiap 30.000 tempat pemungutan suara, seperti yang biasa dilakukan pada hampir setiap pemilu sebelumnya.
Pemerintah mengeklaim - tanpa bukti - bahwa serangan siber dari luar negeri yang dilakukan oleh peretas dari Makedonia Utara menyebabkan penundaan dalam penghitungan suara pada malam pemilu dan publikasi hasil yang terperinci.
Baca Juga: Nicolas Maduro Terpilih Lagi Jadi Presiden Venezuela, Oposisi Belum Bisa Terima Hasil Pemilu
Gonzalez adalah satu-satunya dari 10 kandidat yang tidak berpartisipasi dalam audit Mahkamah Agung, suatu fakta yang dicatat oleh para hakim yang dalam putusannya menuduhnya mencoba menyebarkan kepanikan.
Diplomat yang juga didukung tokoh oposisi kuat, Maria Corina Machado, itu bersembunyi setelah pemilu.
Sementara pasukan keamanan menangkap lebih dari 2.000 orang dan menindak demonstrasi yang muncul secara spontan di seluruh negeri untuk memprotes hasil pemilu tersebut.
Sejumlah pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat serta beberapa sekutu Maduro, mendesak otoritas untuk merilis rincian lengkap hasil pemilu.
Gabriel Boric, presiden Chile yang berhaluan kiri dan salah satu kritikus utama langkah pemilu Maduro, mengkritik keras sertifikasi Mahkamah Agung.
“Hari ini, TSJ (Mahkamah Agung) Venezuela akhirnya mengukuhkan penipuan tersebut,” ujarnya di akun X, merujuk pada inisial Mahkamah Agung.
“Rezim Maduro jelas menyambut dengan antusias putusan ini... tak diragukan lagi kita sedang menghadapi kediktatoran yang memalsukan pemilu.”
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.