Serbia-Kosovo Memanas: Ada Peluang Konflik Bersenjata, Rusia dan NATO Siap Intervensi

MOSKOW, KOMPAS.TV - Federasi Rusia memperingatkan kans keterlibatan Moskow jika eskalasi Serbia-Kosovo berujung konflik bersenjata dan NATO ikut campur. Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Federasi Rusia, Vladimir Dzhabarov pada Senin (1/8/2022).

Tensi Serbia-Kosovo sendiri memanas sejak akhir pekan lalu. Alasannya, etnis Serb di Kosovo tak terima kebijakan plat dan kartu identitas negara itu.

Pemerintah Kosovo berencana mewajibkan plat nomor dan kartu identitas Kosovo bagi etnis Serb yang masuk dari Serbia. Warga yang hanya membawa plat nomor dan kartu identitas Serbia akan dilarang masuk.

Kebijakan itu rencananya akan diberlakukan pada 1 Agustus 2022. Namun, menyusul kerusuhan yang terjadi, Pristina menangguhkan kebijakan itu hingga 1 September mendatang.

Pada Minggu (31/7), tensi memanas di wilayah utara Kosovo, dekat perbatasan Serbia. Etnis Serb merusuh dengan memblokade jalanan, membunyikan sirene serangan udara, serta membuat rentetan tembakan peringatan.

Baca Juga: Serbia-Kosovo Memanas! Dipicu Kebijakan Plat Nomor dan Kartu Identitas Etnis Serb

Dzhabarov menilai eskalasi ini rentang berujung konflik bersenjata. Apalagi, Presiden Serbia Aleksandar Vucic telah memberi peringatan tegas dengan mengunjungi markas Angkatan Bersenjata Serbia usai merilis pernyataan yang mengecam aksi Kosovo.

“Ini sangat berbahaya, ini ada di tengah Eropa. Dan segalanya bisa berakhir dengan cara yang sangat menyedihkan karena pasukan NATO diposkan di sana (Kosovo), kata Dzhabarov kepada RIA Novosti via RT.

NATO sendiri memimpin misi penjaga perdamaian di Kosovo dengan kekuatan sekitar 3.800 tentara dari 28 negara. Misi penjaga perdamaian pimpinan NATO ini didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, dan sejumlah negara lain.

 

Pada 1999 silam, intervensi militer NATO menghentikan serangan brutal Serbia terhadap separatis etnis Albania di Kosovo. Negara ini pun kemudian mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008.

Serbia sendiri masih mengklaim Kosovo sebagai salah satu provinsinya dengan nama Provinsi Otonom Kosovo dan Metohija.

Baca Juga: Putin Bertelepon dengan Presiden Serbia, Bahas Situasi Ukraina, Kosovo, serta Pasokan Gas

Menurut laporan Associated Press, misi penjaga perdamaian pimpinan NATO mengaku tengah memonitor situasi “tegang” utara Kosovo. Misi NATO “siap mengintervensi jika stabilitas terancam.”

Pasukan pimpinan NATO menyatakan bahwa pihaknya akan “mengambil tindakan apa pun yang diperkukan untuk menjaga situasi aman dan damai di Kosovo sepanjang waktu sesuai mandat PBB.”

Menurut Dzhabarov, situasi bisa menjadi berbahaya jika NATO mengintervensi dan sekutu-sekutu Serbia melakukan hal yang sama.

“Ketika negara-negara NATO sampai sana (Kosovo), tentu saja, terdapat bahaya bahwa negara-negara lain yang merupakan sekutu Serbia akan terlibat,” kata Dzhabarov.

Rusia dan China dikenal sebagai sekutu dekat Serbia. Selama perang Rusia-Ukraina meletus, Barat khawatir Moskow akan menggunakan Serbia untuk mendestabilisasi Balkan dan mengalihkan perhatian dari perang di Ukraina.

Mengenai isu plat nomor dan kartu identitas, tindakan Kosovo merupakan balasan dari aksi serupa yang dilakukan Serbia 11 tahun terkini. Pristina pun menuduh pemerintahan Aleksandar Vucic berupaya mendestabilisasi Kosovo dengan memicu kerusuhan.

Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic menuduh Kosovo membuat “tindakan unilateral” yang menyasar etnis Serb di Kosovo yang berstatus minoritas.

“Ini bukan hanya tentang kartu identitas dan plat kendaraan yang terdaftar. Ini tentang cara berperilaku,” kata Selakovic.

“Apabila seseorang benar-benar ingin mencai solusi damai bagi setiap isu yang ada, maka yang satu itu (Kosovo) harusnya tidak bertindak sebagaimana cara mereka sekarang,” ujarnya.

Baca Juga: Rusia Ledek PM Inggris Boris Johnson, Bakal Ubah Gender Demi Jadi Sekjen NATO