PPN Naik 12 Persen hanya untuk Barang Mewah, Apindo: Wujud Sensitivitas Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah per 1 Januari 2025. 

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut kebijakan itu adalah bukti sensitivitas pemerintah terhadap kondisi perekonomian nasional.

"Kebijakan ini menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan serta kondisi dunia usaha yang memang sedang penuh tantangan," kata Shinta seperti dikutip dari Antara, Rabu (1/1/2025). 

Dalam kebijakan tersebut, barang dan jasa yang tadinya kena PPN 11 persen, tidak terdampak kenaikan PPN 12 persen. Shinta mengatakan, hal itu bisa membuat konsumsi masyarakat tetap terjaga dan tidak mengalami tekanan lebih lanjut.

Baca Juga: PPN 12 Persen Berlaku Mulai Hari Ini, Presiden Prabowo: Hanya Barang dan Jasa Mewah

Keputusan pemerintah itu juga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk melalukan aktivitas bisnisnya dan akhirnya menggerakkan ekononi, tanpa harus khawatir akan dampak signifikan dari kenaikan tarif PPN yang lebih luas.

Shinta menilai, kebijakan itu juga memberikan kepastian kepada pengusaha untuk menyusun strategi bisnis sepanjang tahun 2025. Khususnya yang berkaitan dengan proyeksi biaya operasional dan daya beli konsumen.

"Namun kebijakan ini harus diiringi dengan sosialisasi yang jelas dan terperinci agar tiidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun konsumen dengan pelaksana kebijakan di lapangan," ujarnya. 

Shinta berharap kenaikan PPN 12 persen untuk barang dan jasa mewah, dapat menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil, terutama dari segmen menengah ke bawah. 

Baca Juga: Sederet Barang Mewah yang Kena PPN 12 Persen per 1 Januari 2025

Dalam jangka panjang, lanjutnya, hal ini juga berpotensi mendorong prospek bisnis yang lebih positif dan memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Apindo berharap pemerintah dapat terus melakukan dialog dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mampu menghadirkan manfaat yang lebih maksimal bagi seluruh pihak.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan seluruh barang dan jasa yang selama ini menikmati bebas PPN, maka akan tetap bebas PPN atau PPN 0 persen sesuai Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2022. 

Kemudian, seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 11 persen, maka tidak mengalami perubahan PPN yang dibayar. 

Baca Juga: Sri Mulyani Unggah Foto dengan Prabowo: Pajak untuk Jaga Ekonomi dan Harus Berpihak pada Rakyat

"Artinya tidak ada kenaikan PPN dan tetap membayar 11 persen," tulis Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya, Selasa (31/12/2024)

 Selanjutnya, barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen adalah barang yang saat ini dikenakkan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 15 Tahun 2022 dan PMK No 42 Tahun 2022. 

Barang-barang yang kena PPnBM diantaranya adalah pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah/apartemen/ kondominiun mewah dengan harga diatas Rp30 miliar, dan kendaraan bermotor mewah.

Menkeu menerangkan, meski kenaikan PPN hanya berlaku pada barang jasa yang kena PPnBM, seluruh paket stimulus untuk masyarakat dan insentif perpajakan yang diumumkan Menko Perekonomian tanggal 16 Desember 2024 tetap berlaku. 

Baca Juga: PPN Naik 12 Persen, PAN: Keberpihakan Presiden Prabowo pada Rakyat Kecil Tak Perlu Diragukan

Paket stimulus itu adalah: 

1. Bantuan beras 10 kg per bulan Januari-Februari 2025, bagi 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP)
2. Pelanggan listrik dengan daya 2200 VA atau lebih rendah, diberikan diskon listrik sebesar 50 persen selama Januari-Februari 2025. 
3. PPh final 0,5 persen dari omzet dan UMKM dengan omset di bawah Rp500juta/tahun dibebaskan PPh.
4. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/ bulan. 
5. Pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5 persen
6. Bantuan sebesar 50 persen Jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan. 
7. Kemudahan mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
8. Insentif kendaraan mobil listrik dan pembelian rumah.

Sri Mulyani menegaskan, kebijakan terkait PPN diambil untuk menjaga perekonomian, namun tetap berpihak pada masyarakat. 

"Pajak dan APBN adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan dan gotong royong, menjaga masyarakat dan perekonomian dan harus berpihak pada rakyat," tandas Menkeu.