Gobel Ikut Geram Soal Besarnya Belanja Impor: Jika Belum Bisa Produksi Sendiri, Bangun Industrinya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel memahami sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang geram akan besarnya belanja impor dalam APBN hingga APBD.

Kegeraman Jokowi tampak saat ia memberikan sambutan pada Rakernas Korpri, Selasa (3/10/2023).

Jokowi bilang bahwa pendapatan negara merupakan dana yang sulit dikumpulkan. Dia menyayangkan jika sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja barang impor.

“Bodoh sekali kita. Hati-hati, saya sampaikan ke semua dinas. Kita kumpulkan pendapatan itu sulit sekali. Income daerah, income negara sangat sulit sekali, (tapi) kemudian belanjanya barang impor. Ini selalu saya ingatkan,” kata Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Instruksikan Barang Impor Murah dari China Dibendung, Diduga Ilegal dan Hasil Dumping

Di APBN, katanya, belanja barang impor mencapai 31 persen. Sementara, dalam dana APBD, porsi belanja barang impor mencapai 44 persen. Sedangkan porsi belanja impor terbesar adalah di BUMN yang mencapai 54 persen.

Menanggapi hal itu, Gobel mengatakan bahwa APBN merupakan instrumen untuk melakukan transformasi dan memajukan bangsa. Jika APBN digunakan untuk belanja impor, maka ada yang salah pada penyelenggaraan negara.

Gobel bilang, Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan hal ini dan sudah menerbitkan sejumlah regulasi soal penggunaan produk dalam negeri.

“Jadi ini soal implementasi. Ini masalah manusia, yaitu soal visi, komitmen, pola pikir, dan kemampuan membuat perencanaan, koordinasi, dan kepemimpinan di level teknis. Mulai dari menteri, dirjen, dirut, kepala daerah, kepala dinas, dan juga pejabat-pejabat di level berikutnya,” kata Gobel, Kamis (5/10/2023).

Baca Juga: 2 Juta Beras Impor Masuk November, Pimpinan DPR Minta Warga Jangan Panik

Dia memberikan contoh di sektor kesehatan yang bahan baku obat dan alat kesehatannya didominasi oleh produk impor. Pada 2021, nilai impor bahan baku obat mencapai 3,36 miliar dolar AS. Sebanyak 90 persen bahan baku obat dan 80 persen alat kesehatan di Indonesia merupakan barang impor.

Menurutnya, sektor kesehatan merupakan kunci penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Dengan adanya BPJS Kesehatan, masyarakat menjadi lebih terbuka untuk berobat, dan belanja kesehatan meningkat. Sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan strategi industri dan kebijakan agar Indonesia berdaulat di bidang kesehatan.

 

Pembangunan infrastruktur di segala bidang juga membutuhkan belanja barang yang besar, seperti infrastruktur transportasi, infrastruktur pertanian, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perikanan, pembangunan IKN, dan sebagainya.

“Mestinya jika belum bisa diproduksi sendiri segera dibangun industrinya. Jangan karena tidak ada terus merem saja dengan impor,” tegas Gobel.

Baca Juga: Megawati Sarankan Pemerintah Terapkan Bea Masuk Impor Gandum, Dananya untuk Riset Pangan Substitusi

Seperti yang disampaikan Jokowi, Gobel juga mengingatkan agar belanja impor dari APBN dapat dikurangi. Pasalnya, salah satu sumber APBN adalah pajak dari rakyat sehingga uang itu harus kembali ke rakyat.

“Kita ambil pajak dari keringat rakyat, maka kita kembalikan pajak untuk membayar keringat rakyat tersebut agar ada peningkatan kualitas hidup rakyat kita. Jadi, impor itu berarti membela bangsa lain dan membela rakyat negara lain,” tandasnya.