Indonesia Belum Pasti jadi Anggota BRICS, Jokowi: Kita Tidak Ingin Tergesa-gesa

JOHANNESBURG, KOMPAS.TV- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Indonesia masih akan mengkaji serta memempertimbangkan keikutsertaannya untuk menjadi anggota BRICS. 

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 yang digelar di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, pada Kamis (24/08/2023).

“Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa,” kata Jokowi dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (25/8). 

Baca Juga: KTT BRICS di Afsel: Aliansi Ekonomi Berisi Rusia hingga China, Dihadiri Presiden Jokowi

Meski belum memutuskan untuk gabung BRICS atau tidak, Jokowi menegaskan hubungan Indonesia dengan para anggota BRICS sangat baik, khususnya dalam bidang ekonomi.

“Hubungan kita dengan kelima anggota BRICS juga sangat baik dan terutama di bidang ekonomi,” ujarnya. 

Jokowi menjelaskan, salah satu proses yang harus dilalui untuk menjadi anggota baru BRICS adalah dengan menyampaikan surat expression of interest. Hingga saat ini, Indonesia belum menyampaikan surat tersebut.

Baca Juga: Menkeu dan Menkes se-ASEAN Sepakat Perluas Penggunaan Dana Pandemi, Bukan Cuma untuk Covid-19

“Untuk menjadi anggota baru dari BRICS suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest, semua harus menyampaikan surat itu, dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut,” ucapnya. 

Mengutip pemberitaan Kompas.tv sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah berhati-hati jika ingin bergabung ke BRICS. 

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Indonesia akan dianggap pro China-Rusia dan ini cukup problematis, karena ada konsekuensi juga terhadap renggangnya hubungan ekonomi investasi dengan negara barat. 

"Jadi politik bebas aktif harus dijaga. Apalagi perang ukraina masih berlanjut. Khawatir ada hambatan dagang yang dibebankan ke Indonesia dari negara seperti AS dan Eropa. Itu konsekuensi bergabung ke BRICS," kata Bhima saat dihubungi Kompas.tv, Rabu (9/8/2023).

Baca Juga: Akankah Kehadiran Jokowi di KTT BRICS Afrika Selatan Menguntungkan Indonesia?

Selain itu, sebenarnya negara-negara anggota BRICS juga sudah ada di forum G20, kemudian ada forum ASEAN Plus juga. Ia menilai Indonesia tidak perlu bergabung dengan terlalu banyak forum kerjasama multilateral, karena sekarang eranya kerjasama bilateral. 

"Misalkan Indonesia punya kepentingan dengan China ya tinggal negosiasi langsung ke China, tidak perlu lewat BRICS. Jadi perlu ditimbang matang-matang," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, ia tidak melihat Jokowi akan membawa Indonesia bergabung ke BRICS dalam waktu dekat ini. 

Pasalnya, perlu persiapan dan perencanaan yang matang. Khususnya terkait tujuan dan strategi bergabung dengan BRICS. 

Meski begitu, Piter bilang banyak manfaatnya jika Indonesia bergabung dengan BRICS. 

Baca Juga: Timnas Indonesia U23 Diterpa Kabar Buruk usai Lolos ke Final Piala AFF U23, Ini Kondisi Bagas Kaffa

"Banyak manfaatnya, terutama terkait dengan meningkatkan daya tawar ketika berhadapan dengan blok Amerika dan Eropa," ucap Piter.

Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu bisa dianggap membangkang oleh Amerika dan Eropa. 

"Tetapi hal ini bisa diabaikan kalau koalisi BRICS diyakini solid," sebutnya. 

Jika akhirnya Indonesia tidak masuk ke BRICS, hubungan dengan negara-negara anggotanya harus dijaga dengan baik. 

"Hubungan dengan BRICS khususnya China dan India sudah terjalin lama. Kerjasama perdagangan utamanya dengan China sudah sangat besar. China adalah partner utama perdagangan dan China juga investor terbesar ke Indonesia," tuturnya.