Ekonom Saran Kendaraan Pemerintah dan BUMN Dilarang Minum Pertalite

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kenaikan harga Pertamax diprediksi akan membuat masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Padahal, Pertalite baru saja ditetapkan menjadi BBM Penugasan menggantikan Premium, yang artinya disubsidi pemerintah.

Jika migrasi besar-besaran terjadi, anggaran subsidi pemerintah akan jebol tahun ini. Sedangkan pemerintah juga membutuhkan dana besar untuk memulihkan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. .

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, pergeseran konsumsi ke Pertalite bisa ditekan dengan sejumlah cara. Diantaranya, dengan melarang kendaraan pemerintah dan BUMN untuk mengisi BBM bersubsidi.

Selain itu, pemerintah dan Pertamina dapat melakukan seleksi kendaraan pribadi yang mengisi Pertalite.

"Misalnya, kendaraan mewah dengan kapasitas mesin ataupun merek tertentu dilarang mengisi BBM bersubsidi. Pengawasan terhadap tindak kecurangan juga perlu diperketat," kata Joshua dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (4/4/2022).

Baca Juga: Penyebab Solar Langka: Kendaraan Industri Ikut Antri di SPBU demi Solar Subsidi

Di sisi lain, Joshua mengapresiasi langkah pemerintah menahan harga Pertalite, untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Pertamax memang layak dinaikkan harganya mengingat konsumen dari Pertamax kecenderungannya adalah masyarakat menengah atas," tutur Joshua.

Sementara itu, Dosen Ekonomi Energi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengatakan, pemerintah bisa membatasi jumlah kuota Pertalite di daerah yang pendapatan per kapitanya tinggi.

"Misalnya, Pertalite berada di wilayah perdesaan, sedangkan kawasan perkotaan semuanya Pertamax," ucap Yayan dikutip dari Antara, Senin (4/4).

Pertalite bisa tetap berada di perkotaan, lanjut Yayan, namun hanya untuk transportasi umum.

Baca Juga: Kenaikan Harga Minyak Dongkrak Ekspor Mobil Toyota

"Kuotanya terbatas untuk transportasi publik," sebut Yayan.