Kompas TV bisnis kebijakan

Anggota DPR: Saya Kecewa, Pemerintah Kalah Sama Maunya Pengusaha Minyak Goreng

Kompas.tv - 17 Maret 2022, 20:29 WIB
anggota-dpr-saya-kecewa-pemerintah-kalah-sama-maunya-pengusaha-minyak-goreng
Sejumlah pedagang antre untuk membeli minyak goreng curah murah di Pasar Karangampel, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (23/2/2022). (Sumber: Antara )
Penulis : Dina Karina | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah mencabut aturan yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Namun kebijakan itu dilihat sebagai bukti bahwa pemerintah sudah kalah dengan pengusaha.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade, dalam rapat bersama Lutfi di Gedung DPR, Kamis (17/3/2022).

"Saya melihat dengan adanya Permendag Nomer 11 tahun 2022 yang Bapak umumkan beberapa hari lalu, saya berpendapat pemerintah kalah dengan pengusaha. Terus terang saya kecewa sekali dengan pemerintah," kata Andre.

Andre mengingatkan harusnya pemerintah berpihak ke rakyat dan mendengarkan kemauan rakyat. Yaitu minyak goreng dengan harga murah dan pasokan terjamin.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Keluar Duit Rp7,2 T buat Subsidi Minyak Goreng Curah

Tapi yang terjadi sebaliknya, pemerintah malah mengikuti kemauan pengusaha.

"Itu yang harus dilakukan pemerintah. Kita sudah enam bulan membahas persoalan ini, akhirnya ujung-ujungnya kita kalah sama maunya pengusaha, bukan sama maunya rakyat. Faktanya pemerintah kalah sama pengusaha," tegas Andre.

Dalam aturan lama soal HET, disebutkan harga minyak goreng curah Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter.

Setelah aturan dicabut, HET minyak goreng curah jadi Rp14.000 per liter (disubsidi pemerintah) dan harga kemasan premium diserahkan kepada mekanisme pasar.

Baca Juga: Di DPR, Mendag Lutfi Cerita 3 Kota Diguyur Jutaan Liter Minyak Goreng tapi saat Dicek Tidak Ada

Menurut Andre, pemerintah tidak tegas kepada pengusaha. Padahal sudah jelas banyak bukti penimbunan yang dicek langsung oleh para menteri.




Sumber : KompasTV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x