Bawaslu Kota Yogyakarta Jadwalkan Undang Seluruh Lurah pada Awal November 2024

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Yogyakarta menjadwalkan mengundang seluruh lurah, kapolsek, hingga Danramil pada awal November.

Koordniantor Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Yogyakarta, Siti Nurhayati menyampaikan hal itu, Senin (28/10/2024).

Ia menyebut, pihaknya melakukan sosialisasi netralitas ASN dan TNI/Polri dalam dua tahapan.

Pertama, pihaknya telah mengundang seluruh mantri pamong praja (MPP) atau camat serta seluruh kepala OPD Kota Yogyakarta agar dapat tersampaikan ke jajaran masing-masing.

Baca Juga: Persiapan Pilkada, Camat dan Lurah se-Kota Malang Dikumpulkan

“Kedua, awal November ini kami mengundang seluruh Lurah, Kapolsek dan Danramil se-Kota Yogyakarta dengan pola yang sama, sehingga diharapkan dapat menyampaikan ke jajaran masing-masing secara terstruktur,” jelasnya melalui pesan Whatsap kepada Kompas.TV.

Pelaksanaan sosialisasi tersebut, lanjut Nurhayati, bukan hanya dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta, tetapi juga panwaslucam se-kota Yogyakarta untuk jajaran ASN di lingkup kemantren atau kecamatan.

Saat ditanya mengenai temuan dugaan pelanggaran hingga sebulan menjelang pelaksanaan Pilkada Yogyakarta 2024, ia menyebut belum ada temuan dugaan pelanggaran.

Hal itu, menurutnya, sesuai pernyataan Jantan Putra Bangsa, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta.

Terpisah, Ketua Panwascam Kecamatan Jetis, Bertinus Sijabat menyebut pihaknya melakukan sosialisiai netralitas ASN dan TNI/Polri sebagai upaya pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran yang kemungkinan bisa dilakukan oleh ASN, TNI, dan Polri.

“Tujuan kita bagaimana supaya ASN, TNI, dan Polri khususnya di Kemantren Jetis benar-benar memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka,” ucapnya di sela kegiatan sosialisai netralitas ASN.

Langkah pencegahan yang telah dilakukan, kata Sijabat, adalah melakukan koordinasi dengan kelurahan maupun forkopincam.

“Setiap kali mereka melakukan kegiatan di wilayah, jika ada kemungkinan acara itu dihadiri oleh partai atau paslon tertentu, biasanya pihak kemantren maupun kelurahan meminta kehadiran panwas,” katanya.

“Kita juga sosialisasi terhadap warga masyarakat, baik yang kita undang ke kecamatan maupun acara lain. Kita juga lakukan berbagai kegiatan di semua SMA dan SMK negeri,” tambahnya.

Sementara, Camat Jetis, Rini Rahmawati menyebut netralitas ASN merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak bisa tawar menawar.

“Kita juga sudah memberikan pemahaman pada warga masyarakat bahwa kita ASN netral, kita menghindari bahkan tidak pernah datang ke tempat-tempat kampanye, kita juga sosialisasikan ini ke tokoh masyarakat,” jelasnya.

“Harapan kita, dengan tidak berpihak pada sesuatu, kita juga tidak akan memberikan fasilitas pada paslon tertentu, sehingga mereka benar-benar berjuang dengan visi misi mereka,” katanya.

Pihaknya bahkan mengundur sejumlah agenda kegiatan yang awalnya dijadwalkan Oktober atau November ke Desember, agar tidak menjadi panggung bagi para paslon.

Baca Juga: Bawaslu Gerebek Pertemuan Kades di Hotel Mewah di Semarang

“Kami bahkan sebenarnya ada kegiatan-kegiatan di bulan ini, Oktober sampai November, tapi kita undur ke Bulan Desember, setelah selesai pilkada,” ujarnya.