“Anggaran pengamanan kampanye itu hanya untuk 115 orang yang didukung dari DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran). Sedangkan personel yang kami libatkan 300 orang lebih,” kata Mukhson, Senin (1/1/2024) malam.
Sebanyak 115 personel yang bertugas itu diberikan anggaran Rp3,7 juta. Ia pun menyerahkan Rp500.000 untuk anggota di 8 Polsek, piket posko, dan operator OMB.
Mukhson mengaku tidak ada anggaran lagi yang tersisa. Terlebih, anggota yang terlibat operasi tidak mampu melakukan back up kegiatan pengamanan kampanye di seluruh Polsek karena cakupan wilayah yang luas dan kegiatan kampanye sampai malam.
"Kajian ini juga berdasar analisa dan evaluasi dari Bawaslu, bahwa TTU masuk kabupaten rawan karena terjadi kasus kebakaran kantor KPU tahun 2014 lalu," ujarnya.
Hal inilah yang mendorong Mukhson untuk melibatkan anggota Polsek yang mengetahui situasi dan kerawanan di wilayah masing-masing-masing agar kegiatan kampanye maupun pemilu bisa berjalan dengan aman.
Mukhson menambahkan, unggahan di Facebook oleh akun bernama Falentinus itu tidak benar. Menurutnya, akun tersebut palsu.
“Setelah saya cek, akunnya juga palsu,” jelas Mukhson, seperti dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Jazilul: Timnas AMIN Sudah Menduga Ada Kecurangan Pemilu 2024, Karena Ada Kekerasan Kepada MK
Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan akan menindak tegas pimpinan Polres yang terbukti melakukan penyelewengan dana.
Daniel bilang, ia telah memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTT untuk turun tangan ke semua Polres jajaran guna menyelidiki dugaan tersebut.
“Saya sudah perintahkan Bidang Propam untuk mengecek ke semua Polres,” tegas Daniel, Minggu (31/12/2023).
Jika ada pimpinan atau anggota Polres yang terbukti menyelewengkan dana OMB, Daniel tak segan-segan untuk memberikan sanksi yang tegas.
“Saya punya prinsip, kalau masih ada yang bermain dengan hak anggota, hari itu juga saya langsung copot,” tegasnya.
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.