Respons Komisi IV DPR soal Rencana Prabowo Bangun Giant Sea Wall dari Banten hingga Gresik

Ia meminta agar pembangunan GSW jangan sampai merusak ekosistem bakau, terumbu karang, atau mengganggu mata pencaharian nelayan.

Kemudian selain infrastruktur, pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove dan pemulihan ekosistem pesisir juga harus diutamakan. 

Di sisi lain Johan juga mewanti-wanti soal anggaran dalam pembangunan GSW, mengingat perlu biaya yang besar. Apalagi rencananya proyek tersebut menjalar dari Banten hingga Gresik. 

"Di beberapa negara, proyek serupa menghadapi kendala teknis dan pembengkakan biaya, jadi harus dipastikan bahwa ini benar-benar solusi yang paling optimal," ujar Johan saat dikonfirmasi, Senin (3/3/2025). 

Hal senada juga diungkap Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo. Kader Partai Golkar ini menilai proyek GSW punya manfaat besar, khususnya untuk melindungi warga pesisir dari terjangan banjir rob, abrasi serta kerusakan ekosistem laut. 

Menurutnya proyek GSW memang kebutuhan yang mendesak, lantaran efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi khususnya di wilayah Pantura.

Hanya saja, Fiman menyebut adanya persoalan utama yang terkait biaya pembangunannya.

Karena perlu inovasi dan upaya lebih serius untuk memecahkan masalah finansial. Apalagi saat ini pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran. 

Baca Juga: Menko Airlangga Pastikan Pagar Laut di Bekasi, Bukan Proyek Giant Sea Wall

Adapun tahap awal GSW atau tanggul laut raksasa ini dibangun Jakarta-Cirebon yang terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pembangunan tanggul laut raksasa masuk Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.

Menko Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo telah memberi arahan kepada jajaran menteri untuk menyiapkan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan GSW Jakarta-Cirebon.