[FULL] DPR-Pakar Blak-blakan Soal Kisruh Revisi UU TNI dan Kans Bangkitkan Dwifungsi Militer

KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut bahwa sejumlah penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang muncul di media sosial banyak yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang dibahas oleh Komisi I DPR.

Dasco menjelaskan bahwa pembahasan di Komisi I DPR hanya fokus pada klaster pengerahan kekuatan TNI, usia pensiun, serta prajurit yang menduduki jabatan sipil.

Namun, meskipun menyatakan bahwa substansi RUU yang beredar berbeda dengan yang dibahas di DPR, hingga kini draf RUU TNI tersebut belum diunggah di situs resmi DPR.

Benarkah ada perbedaan substansi antara RUU TNI yang beredar di media sosial dengan yang dibahas di DPR?

Simak dialog KompasTV terkait polemik transparansi revisi UU TNI bersama Syamsu Rizal, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, serta Bivitri Susanti – Pengajar Jentera Institute.

Baca Juga: Huru-Hara Draf Revisi UU TNI, Kenapa Tidak Diunggah ke Situs DPR?

#revisiuutni #ruutni #dpr #pemerintah