Dinilai Banyak Masalah, DPR RI Dorong Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji

MEKAH, KOMPAS.TV - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi dan memperbaiki penyelenggaraan haji yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan. 

Anggota Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini menghadapi berbagai masalah, mulai dari kuota haji khusus hingga kasus haji ilegal. 

Selain itu, masalah di sektor transportasi dan bahan baku katering juga menjadi perhatian serius.

"Karena ini melibatkan berbagai sektor terkait jemaah haji, baik khusus maupun reguler, ini melibatkan semua kementerian terkait. Karena itu tidak cukup dengan panja di Komisi VIII. Kalau sudah melibatkan beberapa kementerian, dua saja Kemenag dengan Kemenkes itu sudah pansus. Ga bisa diselesaikan dengan panja di Komisi VIII," ujar Cucun di sela rapat koordinasi antara Timwas Haji DPR RI dengan jajaran Kementerian Agama, Rabu (12/6/2024).

Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini, keterlibatan banyak kementerian, seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pansus. 

Cucun menilai pansus haji diperlukan guna mengurai sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan haji, mulai dari soal kuota haji khusus hingga upaya memperpendek masa tunggu jemaah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, Timwas Haji DPR RI terus meninjau berbagai aspek penting, seperti pemondokan, konsumsi, kesehatan, dan transportasi selama dua hari terakhir. 

Pemantauan itu bertujuan memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah haji Indonesia di tanah suci. 

Baca Juga: Potret Suasana Masjidil Haram Jelang Puncak Haji 2024

"Potret Mekkah ini akan kami bawa ke Kementerian Agama (Kemenag) untuk diterapkan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Apa yang sudah bagus di Mekkah diharapkan bisa diterapkan dengan baik di sana. Apa yang kurang akan kami eliminir," kata Lodewijk dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/6/2024).

Lodewijk juga menyampaikan, Timwas Haji DPR RI menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan prosesi haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina kepada Kemenag.  

Ia pun menekankan, kegagalan dalam pelaksanaan prosesi haji akan berdampak negatif ke berbagai pihak. 

"Kami berharap pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, termasuk penggunaan smart card yang masih menghadapi kendala. Kemenag sudah memiliki rencana darurat jika terjadi hal-hal tak terduga," ujarnya.

Meski demikian, Lodewijk menaruh kepercayaan penuh kepada Kemenag untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak ibadah haji agar berjalan aman dan lancar.

"Kami harapkan pelaksanaan haji berjalan aman, lancar, dan tertib sesuai harapan pemerintah, DPR, dan keluarga jemaah di Indonesia," ucapnya.

 

Menjelang puncak haji, Timwas Haji DPR RI menggelar pertemuan dengan Menteri Agama dan jajarannya. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. 

Hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas didampingi oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah serta Dirjen Layanan Haji Luar Negeri. 

Baca Juga: Jadwal Penting dan Tahapan Puncak Ibadah Haji 1445 H/2024 M