Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi usai 8 Tewas dalam Sebulan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mendesak agar pengendalian kekerasan bersenjata di Papua dievaluasi.

Hal tersebut disampaikan Atnike usai kekerasan bersenjata di Papua merenggut nyawa delapan orang dalam kurun sebulan terakhir.

Dia menuturkan, evaluasi perlu dilakukan pada tataran operasi, komando, dan pengendalian keamanan dalam penanganan setiap kekerasan bersenjata.

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk memperbaiki kebijakan keamanan di Papua.

"Komnas HAM kembali menekankan standar perlindungan HAM baik dalam situasi konflik maupun nonkonflik bahwa semua pihak, baik aparatur sipil, aparat keamanan, maupun kelompok sipil bersenjata harus menjamin keselamatan warga sipil," kata Atnike, Minggu (14/4/2024).

"Komnas HAM mendorong pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk senantiasa menggunakan pendekatan yang terukur dalam menghadapi konflik dan kekerasan di Papua. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan perlindungan HAM warga sipil, maupun aparat TNI dan Polri yang bertugas di lapangan."

Baca Juga: Panglima TNI Ungkap Alasan Penyebutan KKB di Papua Kembali Jadi OPM

Menurut catatan Komnas HAM, dari beberapa kasus kekerasan di Papua antara Maret-April 2024, setidaknya delapan meninggal dunia (lima personel TNI/Polri, satu sipil dewasa, dua anak-anak).

Juga terdapat sembilan korban luka (empat warga sipil dan lima anggota TNI/Polri) dan dua orang perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Terkini, Komandan Rayon Militer (Danramil) 1703-04/Aradide Oktovianus Sokolray ditembak mati oleh kombatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Ia disergap OPM saat mengendarai sepeda motor sendirian.

Komnas HAM pun mengingatkan, sederet kasus kekerasan bersenjata di Papua sebulan terakhir membuktikan bahwa siapa saja dapat menjadi korban.

Negara didesak untuk memastikan penegakan hukum yang adil bagi korban.

"Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar pemerintah mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap pelaku kekerasan di Papua dan serta perlindungan dan keadilan bagi para korban," kata Atnike, dikutip Kompas.com.

"Komnas HAM mendorong Pemerintah untuk terus mengupayakan penguatan ekosistem damai di Papua dengan menjamin adanya layanan publik yang prima dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian lokal. Hal ini penting untuk menekan eskalasi konflik dan kekerasan di Papua."

Baca Juga: OPM Bunuh Danramil Aradide, Anggota Dewan Sebut Perlu Lebih Banyak Patroli dengan Kemampuan Tempur