Soroti Penghentian Rekap Kecamatan, Politikus PDIP Dengar Ada Operasi Pengambilan Suara Partai Kecil

Ia menyebut penghentian proses rekapitulasi tersebut memunculkan kecurigaan publik bahwa ada motif tertentu di baliknya.

Salah satunya menyangkut persaingan ketat PDI-P dengan Partai Golkar yang diprediksi sebagai peraih kursi terbanyak di pemilu kali ini. Sebab, peraih kursi terbanyak akan mendapat jatah posisi ketua DPR.

Dugaan lain, kata Deddy, adalah adanya upaya untuk meloloskan salah satu partai politik yang dikenal dekat dengan penguasa ke parlemen, meski kemungkinan besar partai itu tidak lolos ambang batas parlemen yang ditetapkan 4 persen suara sah nasional.

”Saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora, dan Partai Ummat,” kata Deddy.

Deddy pun meminta agar KPU memberikan penjelasan terkait hal itu.

Baca Juga: Perolehan Suara Hilang, Caleg DPRD Jember dari Partai Nasdem Ngamuk dan Akan Lapor ke Bawaslu

”Kalau dibiarkan, akan banyak yang teriak bahwa kuat kecenderungan KPU sedang melakukan kejahatan kepemiluan kalau dasarnya Sirekap, bukan force majeure yang sebenarnya,” ucapnya.

Penghentian proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tersebut dibenarkan oleh anggota KPU, Idham Holik.

Namun, ia membantah penghentian karena adanya motif untuk memanipulasi suara.

”KPU saat ini sedang fokus melakukan akurasi atau sinkronisasi data numerik tampilan publik di website pemilu2024.kpu.go.id dengan data otentik yang ada di dalam foto formulir model C.Hasil karena publik berharap informasi yg ditampilkan di web Pemilu 2024 adalah informasi yang akurat. Seluruh sumber daya di tingkat KPU provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan sinkronisasi data tersebut,” katanya.