JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyebut pasangan capres-cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, adalah satu-satunya penerus ideologis Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Said menilai tidak ada pihak lain yang berhak membawa-bawa program kerakyatan Jokowi kecuali Ganjar-Mahfud.
"Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan menganggap penting untuk menjelaskan bahwa Ganjar dan Mahfud adalah satu-satunya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang secara ideologis dan gen politik sebagai penerus Jokowi," kata Said dalam keterangannya, Selasa (12/12/2023).
Baca Juga: Jelang Debat Capres, TPN: Ganjar-Mahfud Ingin Kembalikan Kekuatan KPK
Dia menegaskan, Jokowi lahir dan berproses dalam rahim PDIP. Program kerakyatan Jokowi sejak di Surakarta, Jakarta, hingga menjadi presiden, disebutnya menjadi buah pikir simpatisan dan kader PDIP.
"Oleh karena itu pula PDI Perjuangan selama ini loyal memberikan dukungan penuh tanpa reserve atas program-program tersebut," kata Said, sebagaimana dikutip Antara.
"Kalau ada pihak lain yang mencoba mengeklaim mampu melakukan fabrikasi sebagai penerus Pak Jokowi, tentu saja yang bersangkutan tidak mengerti nyawa atau roh program tersebut, kemudian bagaimana menjalankannya," lanjutnya.
Said juga mengkritik program makan siang gratis yang dikampanyekan pasangan capres-cawapres rival Ganjar-Mahfud. Menurutnya, program makan siang gratis bukan karakter dasar program kerakyatan Jokowi.
"Apalagi konon program tersebut akan mengambil anggaran dari program-program kerakyatan yang sudah ada. Ini contoh kecil narasi yang bisa kami utarakan bahwa program kerakyatan Pak Jokowi mengalami penyimpangan," katanya.
Selain itu, Said menyampaikan, blusukan untuk menangkap aspirasi rakyat yang selama ini dilakukan Jokowi, hanya bisa diteruskan oleh Ganjar.
"Mari kita bandingkan, siapa calon presiden yang telah blusukan berkeliling Indonesia selain Ganjar Pranowo? Calon presiden yang menyatakan penerus Jokowi buktinya hanya sesekali saja bergerak menyapa rakyat, selebihnya malah banyak menggelar pertemuan-pertemuan terbatas kalangan elite," katanya.
Said menambahkan, Ganjar-Mahfud akan terus mengonsolidasikan program-program kerakyatan Jokowi.
Ia menyebut pihaknya akan menyempurnakan program kerakyatan seperti Kartu Indonesia, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja, menjadi satu kartu sakti yang berlaku untuk semua program.
"Legasi program ini akan kami jaga dengan baik karena memang kemanfaatannya diterima baik oleh rakyat. Kami akan eskalasikan program-program ini untuk bisa menjangkau lebih banyak rakyat kita," pungkas Said.
Baca Juga: Jokowi Sebut Hukuman Penjara Tak Buat Koruptor Jera
Pernyataan Said itu disampaikan usai survei Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan adanya peningkatan angka pemilih bimbang (undecided voters) atau yang belum menentukan pilihan capres-cawapres jelang Pilpres 2024.
Menurut survei, angka pemilih bimbang tersebut mencapai 28,7 persen. Jumlah tersebut dinilai tinggi mengingat pemungutan suara akan dilakukan kurang lebih dua bulan lagi pada 14 Februari 2024.
"Jika dibandingkan dengan angka sebelumnya yang hanya 15,4 persen, terlihat lonjakan yang cukup signifikan," tulis peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, dalam Harian Kompas, Senin (11/12/2023).
Survei itu juga menemukan, pemilih bimbang adalah mereka yang belum punya ikatan ideologis ataupun kedekatan emosional terhadap sosok atau pasangan capres-cawapres tertentu.
Selain itu, mayoritas kelompok tersebut ternyata merupakan bekas pemilih Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
"Dan sebagian lain merupakan orang-orang yang tidak menggunakan haknya atau merahasiakan pilihannya pada pemilu lalu," tulis Bambang.
Sumber : Kompas TV, Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.