Puan Maharani Bantah Isu Jokowi Minta Jadi Presiden Tiga Periode

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) Puan Maharani membantah kabar yang menyebut Joko Widodo atau Jokowi meminta menjabat presiden selama tiga periode.

Kabarnya, permintaan tersebut disampaikan ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, namun akhirnya ditolak.

"Enggak, enggak pernah. Setahu saya enggak pernah beliau (Jokowi) meminta untuk perpanjangan tiga periode," kata Puan di Gedung High End, Jakarta, dikutip dari Tribunnews, Rabu (25/10/2023).

Puan kemudian menegaskan bahwa sesuai amanat konstitusi, seorang presiden hanya bisa menjabat dua periode atau 10 tahun.

"Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah dua kali," lanjutnya.

"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan, itu mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa?" ucap Puan.

Kabar Jokowi yang meminta jabatan presiden tiga periode ini diungkapkan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.

Menurut Adian, penolakan masa jabatan presiden tiga periode menjadi akar permasalahan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan. 

Dia mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode.

“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu.

Baca Juga: Puan Bantah Rumor Jokowi Pernah Minta Perpanjangan Jabatan Tiga Periode ke Megawati

Dia menegaskan bahwa PDIP menolak permintaan tersebut karena mereka tidak ingin melanggar konstitusi. 

Adian menjelaskan bahwa PDIP bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi demi keamanan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," ucapnya.

Adian kemudian menyayangkan langkah Jokowi yang memilih berbeda dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024.

Padahal, PDI Perjuangan sudah memberikan karpet merah untuk Jokowi mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua kali.

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali, dikasih lagi," lanjutnya.

“Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu, lalu dikasih lagi. Banyak benar," tutur Adian.

Oleh karena itu, aktivis 1998 ini mengaku sama sekali tidak peduli ketika Presiden Jokowi dan keluarganya berpaling dari PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Adian menyatakan bahwa saat ini dirinya hanya fokus untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud  di Pilpres 2024.

“Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran, tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi, enggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” pungkasnya. 

Baca Juga: Bagaimana Hubungan Megawati dan Jokowi Pasca Gibran jadi Cawapres Prabowo?