Kapolri Tambah 4 SSK ke Pulau Rempang, Langah Persuasif Tetap Jadi Utama

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mabes Polri mempertebal personel untuk mencegah aksi susulan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang menolak direlokasi.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjelaskan penambahan pasukan ini akan mengikuti eskalasi ancaman yang terjadi. 

Saat ini sudah disiapkan empat satuan setingkat kompi (SSK) yang akan ditugaskan untuk mencegah warga kembali mengelar aksi demonstrasi menolak direlokasi. 

Adapun rencananya Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City.

Meski ada penambahan anggota ke Pulau Rempang, Listyo memastikan Polri bakal mengedepankan tindakan bersifat persuasif, sebagaiman instruksi Presiden Joko Widodo. 

Baca Juga: [FULL] Kapolri Listyo Jelaskan Kronologi Bentrok di Pulau Rempang

"Prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi," ujar Listyo, Kamis (14/9/2023).

"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," sambung Listyo. 

Kapolri menilai demo warga yang menolak relokasi menimbulkan konflik antara masyarakat dan pihak berwenang.

Menurutnya pihak berwenang sudah melakukan sosialisasi terkait rencana pembangunan Rempang Eco City.

Namun kemungkinan ada masyarakat yang belum memahami hingga akhirnya memasang patok dan membuat eskalasi meningkat yang berujung terjadinya bentrokan mengarah ke hal bersifat anarkis.

Baca Juga: Panglima TNI Kirim Tim Puspom Cek Keterlibatan Prajurit dalam Kericuhan Rempang

Listyo berharap masyarakat dapat bekerja sama agar masalah relokasi di Pulau Rempang dapat dilaksanakan tanpa ada tindakan kekerasan yang melanggar hukum. 

"Kita persiapkan personel-personel apabila ada provokasi, ada proses-proses pelanggaran hukum yang terjadi, maka kita juga akan mengambil langkah-langkah di lapangan," ujar Listyo. 

Sebelumnya Presiden Jokowi menekankan tidak boleh ada aksi kekerasan oleh aparat dalam proses pembangunan proyek strategis nasional (PSN).

Adapun rencananya di Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Proyek ini bahkan masuk dalam PSN pemerintah pusat.

Presiden menilai penolakan warga untuk direlokasi lantaran adanya penyampaian yang kurang tepat terkait ganti rugi, lahan, dan rumah sebagai kompensasi atas pembangunan Rempang Eco City.

Baca Juga: Duduk Perkara Bentrokan di Pulau Rempang menurut Warga dan Menko Polhukam

Presiden menginginkan masyarakat justru senang apabila lahannya digunakan untuk PSN karena mereka mendapatkan ganti rugi yang layak, bahkan ganti untung karena tingginya harga yang diberikan kepada warga. 

"Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat," ujar Presiden Jokowi di acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).