Respons Jaksa KPK soal Lukas Enembe Ngotot Minta Hadir Langsung di Sidang Pembacaan Dakwaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe yang minta hadir secara langsung pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta.

Jaksa KPK Wawan Yunarwanto menyoroti soal keamanan ketika Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe meminta hal tersebut. Sebab, Lukas mempunyai banyak pendukung atau simpatisan.

“Hakim menyampaikan yang penting keamanan diperhatikan. Simpatisan kita tahu sebagaimana banyak, ya,” kata Wawan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Baca Juga: Sidang Pembacaan Dakwaan Ditunda karena Lukas Enembe Bersikeras Hadir Langsung di Persidangan

Wawan mengatakan, jaksa dari KPK tidak keberatan apabila Lukas Enembe dihadirkan secara langsung dalam sidang pembacaan dakwaan.

Pertimbangannya, kata dia, agar Lukas Enembe dapat menangkap dan merespons dengan bahasa yang jelas meskipun terbata-bata.

Oleh karena itu, jajaran jaksa KPK pun menilai Lukas Enembe layak untuk dihadirkan secara langsung di dalam persidangan.

Namun demikian, ia menegaskan, sisi keamanan harus diperhatikan juga agar sidang Lukas Enembe nantinya bisa berjalan lancar.

“Jadi yang penting keamanan diperhatikan dan meminta agar sidang ini lancar, sehingga kondisi keamanannya harus diutamakan lebih dahulu,” ucap Wawan.

Baca Juga: Istri Lukas Enembe Hadiri Sidang Perdana Suaminya yang Bakal Didakwa Korupsi hingga Rp46,8 Miliar

Sebelumnya, Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona menyatakan, Lukas Enembe sanggup menghadiri sidang dakwaan terkait penerimaan suap dan gratifikasi secara offline pada 19 Juni 2023.

Adapun Lukas Enembe menghadiri sidang pembacaan dakwaan secara daring atau online hari ini.

Tetapi, Lukas Enembe mendesak agar mendengarkan pembacaan dakwaan secara langsung.

Dengan begitu, sidang perdana Lukas Enembe dengan agenda pembacaan dakwaan yang seharusnya berlangsung hari ini, Senin (12/6), ditunda hingga Senin (19/6).

Dalam persidangan tersebut, Petrus membacakan surat dari Lukas Enembe.

Di dalam surat tersebut, tertulis permohonan dari Lukas Enembe untuk dihadirkan secara langsung dalam persidangan.

“Saya mohon agar saya hadir secara langsung di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim di ruang sidang Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat,” ujar Petrus ketika membacakan surat Lukas Enembe.

Baca Juga: Lukas Enembe Segera Disidang, Bakal Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp46,8 Miliar

Adapun KPK telah menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Papua.

Mereka yakni Lukas Enembe selaku penerima suap dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka selaku pemberi suap.

Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua.

Ketiga proyek itu yakni proyek multiyears atau tahun jamak peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar.

Lalu, proyek tahun jamak rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar.

Serta proyek tahun jamak penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.

Baca Juga: Biaya Kasus Lukas Enembe Capai Miliaran, Perumus RUU Perampasan Aset: Negara Berat di Ongkos!

Rijatono Lakka telah terlebih dahulu disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

ada sidang yang berlangsung pada hari Selasa (6/5), Rijatono Lakka dituntut pidana 5 tahun kurungan penjara oleh jaksa KPK.