“Jadi, saya ingin katakan bahwa hubungan antara satu partai, hubungan antara orang dengan penguasa, dengan kekuasaan, itu ada dua.”
“Pertama, hubungan biasa saja sebagai pendukung, dan yang kedua, hubungan yang mengidentifikasi diri,” imbuhnya.
Selama ini, lanjut Karim, seperti halnya partai-partai pendukung pemerintah, NasDem sudah mengidentifikasi diri sebagai pendukung pemerintahan Joko Widodo.
Saat ditanya, apakah sikap politik NasDem tersebut wajar, Karim menyebut dirinya justru ingin melihat sikap partai koalisi pendukung pemerintah.
“Menurut saya adalah hal yang wajar jika PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) menilai kualitas koalisi ini, termasuk memberi masukan pada presiden untuk mengevaluasi kabinetnya.”
“Nah, apakah presiden akan menuruti masukan itu untuk mengevaluasi menterinya, itu kan menjadi haknya presiden,” imbuhnya.
Menurut Karim, sebenarnya bukan NasDem atau partai pendukung pemerintah yang harus memutuskan keluar dari kabinet.
Baca Juga: Nasdem Ingatkan Jokowi Tak Cawe-cawe di Pemilu 2024 untuk Kepentingan Pribadi
“Sebab wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan itu ada pada presiden.”
“Jadi, menurut saya, meskipun situasi ini sangat kritikal, dinilai tidak etis, tetap aturan kita adalah presiden yang berhak, berwenang untuk mengangkat, mengevaluasi menteri,” tuturnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.