Hal Ini yang Membuat Ribuan Nakes dan Tenaga Medis Protes RUU Kesehatan

"Apabila dalam satu-dua hari ke depan tidak ada respons terkait itu, penolakan ini akan berlanjut ke aksi yang lebih besar dengan penghentian layanan di luar unit darurat,” lanjutnya. 

Saat unjuk rasa, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menemui perwakilan massa. 

Ia mengatakan, semua masukan yang disampaikan dalam aksi damai dari organisasi profesi kesehatan akan didengarkan. 

Meski demikian, ia menegaskan, transformasi kesehatan tetap harus dilakukan. Reformasi dilakukan untuk masyarakat, bukan hanya untuk organisasi, kepentingan pribadi, ataupun kepentingan satu pihak saja.

Baca Juga: KTT ASEAN Bikin Okupansi Hotel Labuan Bajo 100 Persen, 2 Kepala Negara Menginap di Bali

”(Masukan) kami dengarkan. Kami akan diskusikan tetapi intinya satu, transformasi harus dilakukan. Pengalaman kita dengan Covid-19 telah mengajarkan hal itu,” ucap Kunta. 

Diberitakan Kompas TV sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan sejumlah alasan diperlukannya RUU Kesehatan. 

Salah satu yang disorot Menkes Budi adalah jumlah dokter yang masih kurang di Indonesia.

Data Kemenkes RI melaporkan, Indonesia masih membutuhkan sekitar 400 dokter spesialis jantung. Tapi saat ini dari 92 fakultas kedokteran, hanya ada 20 di antaranya yang memiliki program studi spesialis, sehingga membutuhkan waktu produksi yang lama.

Kekurangan dokter spesialis terbanyak dialami layanan kebidanan dan kandungan sebanyak 3.941 dokter, dokter spesialis kesehatan anak 3.662 dokter, dokter penyakit dalam 2.581 dokter.

Baca Juga: AS Terancam Gagal Bayar Utang, Ekonom Minta RI Siapkan Langkah Antisipasi

Dengan jumlah dosen dan kuota mahasiswa per dosen saat ini, fakultas kedokteran di Indonesia diperkirakan membutuhkan 1,36 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, 2,26 tahun untuk dokter spesialis kesehatan anak, 3,23 tahun untuk dokter spesialis penyakit dalam.

Budi menuturkan, Kemenkes telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menambah kuota penerimaan beasiswa dokter spesialis dan sub-spesialis.

Selain itu, Budi juga menyorot tentang pentingnya peningkatan layanan primer melalui RUU Kesehatan.

"Dalam RUU ini banyak topik mengenai penguatan layanan primer, melalui skrining, posyandu, laboratorium kesehatan masyarakat, sehingga didapat data kasus, itu semua diintegrasikan dengan teknologi. Vaksinasi juga kami dorong, ada sekitar 10 hingga 12 program," ungkap Budi beberapa waktu lalu. 

Budi mengatakan, saat ini terdapat sekitar 3.000 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dirangkum dalam 400 lebih pasal di RUU Kesehatan, dan baru 100 DIM di antaranya yang dibahas.

Baca Juga: Hakim: Atas Perintah Teddy Minahasa, AKBP Doddy Ambil Barang Bukti Sabu Sebanyak 10 Ribu Gram

Ia juga berkomitmen, pembahasan RUU Kesehatan ini akan dilakukan secara transparan. Masyarakat bisa berpartisipasi melalui public hearing website yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan.

Sebagai bagian dari proses partisipasi publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terkait penyusunan materi RUU Kesehatan melalui laman ini.

Secara paralel, Kemenkes juga menyelenggarakan berbagai kegiatan partisipasi publik secara Luring dan Daring di mana jadwal kegiatan tercantum juga dalam laman https://partisipasisehat.kemkes.go.id.