Deretan Masalah yang Membelit BRIN di Mata Politikus PKS, dari Anggaran sampai Prediksi Badai

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dinilai tidak bekerja secara efektif. Mulyanto pun mengamini kesimpulan Komisi VII yang meminta Kepala BRIN diganti.

Beberapa masalah yang disebut Mulyanto antara lain, soal anggaran BRIN sebesar Rp6 triliun pada 2022 yang tidak tepat sasaran, banyak anggaran yang terbuang secara percuma.

“Kita malah ingin anggaran BRIN itu naik, tapi anggaran Rp6 triliun saja banyak program yang tidak jelas. Jika bisa segera kita minta usut, kenapa bisa banyak sekali anggaran yang tidak tepat sasaran,” kata Mulyanto dalam rilis, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga: Kepala BRIN Jawab Kesimpulan Rapat DPR Desak Pencopotan Dirinya: Kami Segera Lakukan Investigasi

Masalah lain yang tak kalah repot adalah ketika BRIN menyampaikan prakiraan cuaca pada 28 Desember 2022 lalu. Kala itu, peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfir BRIN, Erma Yulihastin, menyampaikan akan terjadi badai pada 28 Desember di Jabodetabek.

Tetapi, informasi itu kemudian diralat setelah diluruskan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Erma menjelaskan, badai yang dimaksud adalah sistem dalam meteorologi atau cuaca.

 

Nah, menurut Mulyanto, BRIN disebutnya tak memiliki kewenangan diseminasi atau penyebaran informasi ke publik terkait kebencanaan, termasuk prakiraan cuaca.

Apalagi, prakiraan cuaca akan terjadinya bencana tersebut disampaikan secara pribadi oleh peneliti BRIN lewat media sosial. Informasi itu tak disampaikan BRIN sebagai lembaga resmi yang menyebarkannya ke publik.

“Ngapain BRIN sampaikan informasi itu ke publik? Itu kan tugas BMKG. Sebaliknya, untuk kasus yang penting, mereka ini lambat sekali. Jadi usul saya, seperti yang tadi disampaikan teman-teman Komisi VII, kalau gini terus kinerjanya, lebih baik diganti saja dengan yang lebih ahli di bidangnya,” kata Mulyanto. 

Baca Juga: Sejumlah Alasan DPR RI Desak Kepala BRIN Laksana Tri Handoko Dicopot: Banyak Masalah Tidak Selesai

Menurut Mulyanto, persoalan lain yang juga tak bisa diselesaikan adalah soal konsolidasi lembaga.   

"Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya. Karena itu, saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja," kata Mulyanto. 

Mulyanto heran, sejak awal pembentukan BRIN hingga sekarang, proses transisional belum selesai, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM), organisasi kelembagaan, juga anggaran. 

Sebelumnya, Komisi VII DPR dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan BRIN membuat dua kesimpulan. Salah satunya meminta pemerintah memberhentikan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dari jabatannya karena banyak masalah tak terselesaikan.

"Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK RI," mengutip kesimpulan rapat Komisi VII DPR, Senin (30/1/2023).