Secara eksplisit, lanjut Muradi, waktu itu Jenderal Andika mengatakan akan memprosesnya secara terbuka. Hal itu, menurutnya, menjadi permulaan adanya problem personal antara Andika dan Dudung.
“Seolah yang dilakukan Pak Dudung itu sifatnya personal. Padahal yang dilakukan oleh Pak Dudung adalah bagian dari upaya beliau menegakkan NKRI, antiintoleran dan sebagainya.”
“Dari empat ini, saya kira kalau melihat polanya, saya cenderung memilih pada alasan politis dan personal,” tuturnya.
Sementara Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menduga ada disharmoni atau ketidakharmonisan antara kedua pimpinan TNI tersebut. Ia menyebut tentara atau TNI tidak boleh berpolitik praktis.
“Saya nggak ingin ke sana terlalu jauh. Saya hanya ingin melihat catatan-catatan yang ada di kami, bukan hanya saya, itu banyak sekali memang poin disharmoninya antardua orang ini,” ungkap Effendi.
“Dan ini bukan hanya kali ini, memang sudah menjadi sepertinya ada suatu preseden yang kurang baiklah,” lanjutnya.
Saat ini, kata dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo membutuhkan stabilitas politik nasional yang ditopang oleh kekuatan rakyat, TNI, Polri, dan unsur lembaga lainnya.
Baca Juga: Panglima TNI: Anak KSAD Jenderal Dudung Sudah Masuk Akmil
Sehingga jika memang ada ketidakharmonisan seperti yang diduga, hal itu tidak boleh dibiarkan.
“Bagaimana kemudian kita merumuskan doktrin pertahanan kalau para nakhodanya 'disharmoni'. Ini tidak patuh kepada ini, ini mungkin ego kepada ini.”
“Makanya, di rapat kerja tadi saya ingin mendapatkan penjelasan keterangan dari Panglima TNI dan juga dari KSAD. Tapi, KSAD nya tidak hadir. Teman-teman semua komplain,” ucapnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.