Menko PMK Sebut Kemiskinan Ibarat Kerak Nasi di Panci, Jumlahnya Sedikit Tapi Butuh Tenaga Ekstra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Namun tugas tersebut memiliki tantangan dan butuh kerja sama semua pihak.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengakui penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tantangan yang sangat berat.

Menurutnya jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia memang relatif kecil. Meski jumlah yang kecil, tidak menjamin lebih mudah diatasi. 

Baca Juga: Angka Kemiskinan Ekstrem Indonesia Naik di 2021, Akankah Target 0 Persen pada 2024 Tercapai?

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan 26,5 juta atau 9,71 persen. 

Muhadjir mengibaratkan, kemiskinan ini sebagai sepanci nasi. Ia menyebut kemiskinan ekstrem sebagai intip atau kerak dari nasi yang ada di panci. 

Jumlahnya sedikit tetapi untuk dikerok atau diatasi lebih sulit. 

"Justru kecil ini adalah merupakan kerak dari piramida kemiskinan. Karena dia kerak, maka daya ungkitnya membutuhkan energi sumber daya yang ekstra," ujar Muhadjir di acara launching Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di Kantor Kemenko PMK, pada Selasa (14/6).

Baca Juga: Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Begini 3 Strategi Kebijakannya

"Ibarat ngeliwet, kemiskinan ektrem ini adalah intipnya. Mengerok intip jauh lebih sulit dari pada mengambil nasi yang di atasnya. Walaupun nasinya banyak ambilnya mudah. Tapi kalau sudah jadi intip, itu memang sulit untuk dikerok," sambungnya. 

Muhadjir menambahkan keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antar kementerian/lembaga dan juga kekuatan di luar pemerintah, seperti organisasi filantropi bidang sosial kemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Pemerintah telah membuat program dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Pertama, melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem. 

Baca Juga: Profil Anthony Albanese, Dibesarkan dalam Kemiskinan Menjadi PM Australia Baru dari Partai Buruh

Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem, Ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. 

Dalam menjalankan program tersebut harus dipastikan ketepatan sasaran. Kemudian pelibatan peran serta masyarakat dengan fokus pada lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem juga perlu diintegrasi dengan program antar kementerian/lembaga. 

"Ini harus kita galang bersama untuk menjadi kekuatan besar. Sehingga target kita untuk menghapus kemiskinan ekstrem 2024 tercapai," ujar Muhadjir.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. 

Baca Juga: Laporan Oxfam 2022: Miliarder Makin Kaya, tapi 263 Juta Orang Jatuh ke Jurang Kemiskinan

Inpres Nomor 4 Tahun 2022 telah mengamanatkan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Muhadjir berharap dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi filantropi upaya menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Mari kita bekerjasama memastikan setiap program/kegiatan baik di pusat maupun daerah terkonvergensi dan tersinkronisasi untuk fokus pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya.