Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 M, Wagub DKI: Kebijakan untuk Rakyat Kecil

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membebaskan biaya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar.

Menurut Riza, kebijakan tersebut dilakukan untuk rakyat kecil. 

"Itu kebijakan untuk kepentingan masyarakat kecil," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/6/22).

Menurut dia, kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan keringanan bagi warga khususnya masyarakat kecil.

Sebab, membayar PBB membutuhkan biaya yang besar. 

"Ini kan PBB ini kan besar biayanya, dan kita memberikan keringanan bagi warga yang di bawah dua milyar, itu digratiskan," kata Riza. 

Baca Juga: Canda Anies: Mohon Maaf jika Formula E Mengecewakan bagi yang Pesimistis

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Anies mengatakan, peraturan itu diterbitkan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta dan memulihkan ekonomi melalui pajak daerah. 

“Seperti diketahui, pajak daerah memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah. Terlebih, di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Minggu (12/6/2022).

Menurut dia, pembayaran pajak pada hakikatnya sebagai wujud gotong royong dalam memperkuat ekonomi di DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif dan kemudahan tersebut," ujarnya.