Ingatkan Pegawai yang Kerja saat Libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham: Jangan Sampai Ada Tahanan Kabur

“Jangan sampai ada deteni, warga binaan, atau tahanan yang kabur karena memanfaatkan kelengahan petugas jaga. Para pimpinan harus pantau lokasi persiapan pengamanan di UPT,” ujar Andap.

Selama libur dan cuti bersama, Andap juga minta agar seluruh jajaran memperhatikan pengamanan. 

Pengamanan yang dimaksud mencakup aspek pengamanan kantor, tugas dan kewajiban, pengamanan pribadi pegawai, sarana dan prasarana, hingga pengamanan informasi.

“Pengamanan pribadi pegawai seperti menjaga diri dari kecelakaan lalu lintas, infeksi Covid-19, hingga mitigasi diri dari kejahatan selama meninggalkan tempat tinggal. Kejahatan ada macam-macam, ada kejahatan rumah kosong,” kata Andap lagi.

“Jangan lupa, tetap disiplin menerapkan prokes meskipun sudah vaksin 2 kali atau bahkan boster. Tingkat penularan Covid-19 di Kementerian kita sudah menurun jauh. Jangan sampai setelah libur lebaran, justru yang terinfeksi meningkat lagi,” imbuhnya lagi.

Andap  juga meminta pegawai melakukan pengamaan bagi sarana dan prasarana dengan cara mencegah kebakaran akibat korslet selama libur lebaran. Bagi daerah kantor atau rumah rawan banjir, barang-barang harap diletakkan pada tempat yang aman.

Dalam lingkungan kerja, pengamanan dilakukan dengan antisipasi berbagai kejadian darurat atau tidak terduga, khususnya di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi.

“Saat libur dan cuti bersama, tingkatkan kewaspadaan dan piket jaga. Kenapa? Karena pada masa tersebut akan banyak pengunjung datang. Hati-hati, jangan lengah. Periksa ketat semua barang bawaan untuk mencegah penyelundupan barang terlarang,” kata Andap.

Baca Juga: Kemenkumham Bagikan Takjil Gratis Kepada Warga yang Melintas di Jalan Rasuna Said

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan kepada jajaran kantor wilayah (Kanwil) DKI dan Kanwil se-Kalimantan dalam rangka persiapan tugas menjelang dan pasca libur hari raya Idul Fitri 1443 H.

Kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka di Kanwil DKI Jakarta, sedangkan jajaran Kemenkumham di Kalimantan mengikuti secara virtual.