Istana Sebut Statement Jokowi soal Pemilu 2024 Sudah Jelas: Tidak Usah Kita Otak-atik Lagi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menegaskan kepada berbagai pihak untuk tidak lagi otak-atik pelaksanaan pemilu 2024 yang sudah dijadwalkan termasuk soal periode masa jabatan presiden.

“Statement presiden sudah diucapkan berarti sudah dapat dipahami tidak usah kita otak-atik lagi,” kata Faldo Maldini dalan wawancaranya dengan Jurnalis KOMPAS TV Anggi Meindarwan, Senin (7/3/2022).

Faldo lebih lanjut berharap tidak ada pihak yang membesar-besarkan polemik penundaan pemilu 2024.

“Saya kira, kita tidak perlu mengembang-ngembangkan lagi, presiden sudah jelas menyatakan sikap, jangan sampai ada yang bikin imajinasi,” ujarnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku diminta Presiden Jokowi untuk bersikap menjelaskan soal usulan elite politik menunda pemilu 2024.

Baca Juga: SETARA Institute soal Penundaan Pemilu 2024: Kedaulatan di Tangan Rakyat, Bukan di Tangan Pengusaha

Di samping itu, Mahfud mengatakan, banyak juga tokoh politik maupun tokoh ormas yang menghubungi dan menyarankan dirinya memberi penjelasan tentang hal tersebut.

“Pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan Pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1-2 tahun, tidak ada,” tegas Mahfud MD.

“Pemerintah sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut,” tambahnya.

Mahfud lebih lanjut menuturkan, Presiden Jokowi justru sampai dua kali memimpin rapat kabinet yaitu pada 14 September tahun 2021 dan 27 September 2021 terkait Pemilu.

Dalam rapat tersebut, kata Mahfud, Presiden Jokowi justru meminta dirinya, Mendagri Tito Karnavian, serta Kepala BIN Budi Gunawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar.

“Tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya dan juga tidak terlalu lama jaraknya antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat pejabat hasil pemilu tahun 2024,” ujarnya.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu

“Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru pada tahun 2024 tidak terlalu lama berlangsung," tambahnya.

Tidak hanya itu, lanjut Mahfud, Presiden Jokowi juga meminta dirinya, Mendagri, dan Kepala Bin berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR untuk menentukan jadwal Pemilu berdasarkan hasil rapat lintas kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam pada 17 September 2021 dan 23 September 2021.

“Pemerintah mengusulkan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 Mei tahun 2024,” ujarnya.