Cak Imin Ingatkan Pemerintah Jangan Terlalu Bebani APBN untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

 

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah agar melakukan penghitungan yang cermat terkait kebutuhan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, pemerintah juga harus menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi APBN dalam proyek tersebut. 

"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," kata Cak Imin, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (19/1/2022).

Baca Juga: Jokowi Berharap Pendanaan Ibu Kota Baru Berasal dari Investasi

Pemerintah perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri.

Lalu berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang di kemudian hari.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022," ujarnya.

Menurut Cak Imin, pemerintah harus bijak dalam menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kemudian segera melakukan perincian alokasi terhadap klaster-klaster PEN.

Sehingga dana PEN dapat dioptimalkan untuk melajutkan program pemulihan yang sudah berjalan.

Baca Juga: KSP Buka Suara soal Siapa Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara

"Pemerintah harus terus berkoordinasi dengan DPR dan menjadikan masukan DPR sebagai pertimbangan dalam menentukan porsi APBN dalam pembangunan IKN," katanya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dari investasi.

Harapan Jokowi tersebut disampaikan saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi sejumlah media hari ini, Rabu (19/1/2022).

“Kita harapkan pendanaannya dari investasi,” kata Jokowi dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Pemred Kompas TV Rosianna Silalahi.

Baca Juga: Soal Pembiayaan Ibu Kota Baru, Ketua Pansus RUU IKN: Jangan Sampai Membebani APBN