Cak Imin Ingatkan Pemerintah Jangan Terlalu Bebani APBN untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

 

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah agar melakukan penghitungan yang cermat terkait kebutuhan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, pemerintah juga harus menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi APBN dalam proyek tersebut. 

"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," kata Cak Imin, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (19/1/2022).

Baca Juga: Jokowi Berharap Pendanaan Ibu Kota Baru Berasal dari Investasi

Pemerintah perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri.

Lalu berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang di kemudian hari.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022," ujarnya.

Menurut Cak Imin, pemerintah harus bijak dalam menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kemudian segera melakukan perincian alokasi terhadap klaster-klaster PEN.

Sehingga dana PEN dapat dioptimalkan untuk melajutkan program pemulihan yang sudah berjalan.

Baca Juga: KSP Buka Suara soal Siapa Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara

"Pemerintah harus terus berkoordinasi dengan DPR dan menjadikan masukan DPR sebagai pertimbangan dalam menentukan porsi APBN dalam pembangunan IKN," katanya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dari investasi.

Harapan Jokowi tersebut disampaikan saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi sejumlah media hari ini, Rabu (19/1/2022).

“Kita harapkan pendanaannya dari investasi,” kata Jokowi dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Pemred Kompas TV Rosianna Silalahi.

Baca Juga: Soal Pembiayaan Ibu Kota Baru, Ketua Pansus RUU IKN: Jangan Sampai Membebani APBN

Jokowi menambahkan, yang terpenting menurutnya adalah pendanaan untuk infrastruktur terlebih dahulu.

“Yang paling penting infrastuktur dulu,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menjelaskan bahwa proses perpindahan ke IKN akan dilakukan secara bertahap.

Pada 2024 nanti kemungkinan yang pindah terlebih dahulu adalah Istana dan sejumlah kementerian.

“Pindahnya bertahap. 2024 ini kemungkinan istana dan empat hingga enam kementerian,” ujarnya.

Jokowi memperkirakan, proses perpindahan ke ibu kota negara baru tersebut akan memakan waktu hingga 20 tahun.

“Ibu kota ini perkiraan akan berlangsung 15-20 tahun ke depan,” kata dia.

Baca Juga: Ibu Kota Baru Dinamai Nusantara, Sujiwo Tejo: Nama Merupakan Hal yang Sakral

Sebelumnya diberitakan, dalam rapat pemerintah bersama Pansus RUU IKN saat belum disahkan, disebutkan biaya untuk pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun.

Namun, hanya 20 persen atau Rp 90 triliun yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sisanya, sebesar Rp252,5 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Kemudian, sekitar Rp123,2 triliun dianggarkan melalui pendanaan skema swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan dana PEN 2022 sebesar Rp451 triliun yang sudah dianggarkan di APBN tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menyeleksi proyek mana saja di IKN yang bisa menggunakan dana PEN.

Ia menegaskan, meski dana PEN sebagian digunakan untuk IKN, namun tidak akan mengganggu penanganan Covid dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Dibalik Nama Ibu Kota Negara, Sejarawan: Nama Nusantara Tidak Cocok

"Dalam persiapan, pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN ini, pendanaannya akan berasal dari berbagai sumber mulai dari APBN maupun sumber-sumber lain sesuai dengan UU," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, dikutip Rabu (19/1/2022).

"Pendanaan ini juga dipastikan tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 dan juga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ujarnya.