Dalam suratnya, Novi menyebut ada harapan saat PPPK dibuka kepada para guru honorer.
"Tahun ini mas menteri memberikan secercah harapan untuk beliau. Program PPPK untuk memberikan harapan kehidupan yang lebih layak. Tetapi tahukah mas menteri? soal-soal yang mas menteri berikan hanya teori belaka saja. Tak sebanding dengan praktik pengabdian berpuluh-puluh tahun lamanya," lanjutnya.
Selama puluhan tahun, guru tersebut berstatus honorer dan bergaji sangat kecil. Hingga kemudian, seleksi PPPK tahun 2021 sempat memberikannya secercah harapan untuk mengubah nasib agar mendapat upah yang lebih layak sebagai guru.
Selama mengajar, guru honorer itu hanya digaji Rp500 ribu sebulan. Tentu saja tak cukup buat membeli sepat baru, yang sudah lama dia gunakan selama puluhan tahun.
Lebih sedihnya lagi, meski telah mengikuti seleksi PPPK, guru honorer tersebut tak mampu meraih passing grade yang telah ditetapkan. Jangankan lulus, sang guru tersebut bahkan tak pandai menggunakan mouse, hal yang sangat mudah bagi yang punya komputer.
Baca Juga: Kisah Seorang Guru Honorer Alih Profesi Dagang Asongan
Melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut, Ketua Komisi X Saiful Huda menyebut tes PPPK bagi guru honorer sudah tidak berkeadilan. "Kondisi ini tidak normal. Saya tidak setuju dengan seleksi PPPK ini. Ini kan darurat, harus ada afirmasi," kata Huda kepada KOMPAS TV.
Politikus PKB ini berharap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan revisi terhadap test PPPK ini. Apalagi, tingkat kelulusannya hanya 1,2 persen secara keseluruhan.
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. Menurutnya, test PPPK sangat tidak adil. Buktinya, sudah ada lebih dari 19 ribu pengaduan dari guru honorer terkait tes ini.
Tes yang diberikan pun terbilang sangat sulit. Misalnya, tes matematika sebanyak 100 soal dengan durasi 120 menit, mirip soal untuk peserta Olimpiade Matematika. "Ini memang perjuangan panjang para guru honorer. Mereka ikut membantu pendidikan saat ini," ujarnya.
Baik Huda maupun Unifah berharap sekali ini pemerintah berpihak kepada guru honorer.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.