Fadjroel Rachman: Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Petinggi Parpol Hanya Fokus Bahas Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan pertemuan internal yang berlangsung di Istana Negara beberapa hari lalu tidak berhubungan dengan isu-isu yang beredar belakangan ini.

Meski tidak terlibat dalam pertemuan itu, Fadjroel memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah petinggi partai politik yang diundangnya, tidak membahas masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) maupun rencana reshuffle kabinet.

Hal tersebut mengacu pada pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G. Plate yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, Rabu (25/8/2021).

"Karena saya tidak hadir, mengingat pertemuan itu (sifatnya) internal, jadi saya mengutip saja apa yang sudah disampaikan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate," kata Fadjroel dalam talkshow bertajuk Membaca Arah Koalisi Pemerintah, Sabtu (28/8/2021).

Baca Juga: Momen Prabowo Puji Jokowi di Hadapan Petinggi Parpol Koalisi, Ini Isi Sanjungannya!

Menurut pernyataan Johnny G. Plate, setidaknya ada lima agenda bahasan dalam pertemuan yang juga mengundang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tersebut sehingga mencuatkan isu reshuffle kabinet.

Pertemuan tersebut banyak membahas soal update kemajuan, tantangan, dan rencana penanganan Covid-19 hingga tindak lanjut persiapan ibu kota negara (IKN) baru.

Di antara dua topik itu, ada pula agenda bahasan lain terkait makroekonomi nasional, strategi ekonomi bisnis negara, serta ketatanegaraan, otonomi daerah, dan sistem pemerintahan pascapandemi.

Dengan melihat paparan tersebut, Fadjroel menekankan bahwa penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi fokus utama pemerintah.

Baca Juga: Masih Baru, Zulkifli Hasan Irit Bicara di Pertemuan Pemimpin Parpol Koalisi

"Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa persoalan (terpenting) hari ini adalah menyelesaikan pandemi Covid-19," tegas Fadjroel.

Jadi, Presiden Jokowi bersama seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini hanya fokus menyelesaikan pandemi. Meskipun ada hak prerogatif presiden untuk melakukan reshuffle.

"Saya sendiri hanya bisa bicara soal reshuffle setelah Presiden Jokowi bicara. Jadi, beliau bicara dulu baru saya bicara, walaupun mungkin informasinya sudah beredar ke mana-mana," jelas Fadjroel.

Ia juga mengatakan, jika melihat lima agenda bahasan di atas maka pertemuan itu juga sama sekali tidak menyinggung masalah amandemen UUD 1945.

Bahkan, sebelumnya Presiden Jokowi sudah dua kali memberi pernyataan yang sudah cukup jelas mengenai persoalan tersebut.

Baca Juga: Di Pertemuan Ketum Parpol, Prabowo Sanjung Jokowi sebagai Pemimpin Efektif

"(Amandemen UUD 1945) ini sebenarnya ranahnya MPR dan pemerintah tidak terlibat di dalamnya," ujar Fadjroel.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi pun tidak setuju dengan wacana presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan, yang mana keduanya santer diisukan akan masuk dalam bahasan amandemen UUD 1945 jika benar terjadi.

Menurut Fadjroel, sikap Presiden Jokowi tetap sama yakni tegak lurus dengan UUD 1945 dan menghormati amanah reformasi.

"Karena (ketetapan) presiden dua periode itu adalah masterpiece dari gerakan reformasi dan demokrasi 1998," terangnya.

Maka dari itu, ia kembali mengingatkan bahwa pertemuan internal seperti yang terjadi beberapa hari kemarin adalah hal yang lumrah dilakukan Presiden Jokowi selama dua tahun terakhir ini.

Terlebih saat ini pandemi belum juga usai sehingga Presiden Jokowi terus berusaha membangun komunikasi dan semangat gotong royong dengan banyak pihak.

"Presiden juga berencana akan menyerahkan surat ke DPR terkait RUU IKN. Jadi, dukungan dari seluruh partai politik pastinya sangat diperlukan," tandas Fadjroel.