BKN Sebut Tes Wawasan Kebangsaan KPK Berbeda dengan TWK CPNS: Libatkan Lembaga Berpengalaman

JAKARTA, KOMPAS.TV - Paryono selaku Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut, tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK berbeda dengan TWK bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan bagi pegawai KPK ini berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS,” ujar Paryono dalam keterangan resmi, Sabtu (8/5/2021).

Paryono mengatakan, tes CPNS berlaku untuk orang yang hendak masuk ke jenjang pemula atau entry level. Untuk CPNS, TWK berupa pertanyaan tentang pemahaman wawasan kebangsaan.

Baca Juga: Tidak Mau Terseret Polemik Tes ASN, KPK: Asesmen Diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara

Di sisi lain, pegawai KPK yang hendak beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pejabat senior. Menurut Paryono, pemerintah memerlukan TWK berbeda untuk para pejabat KPK ini.

“Sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara,” kata Paryono, dilansir dari Kompas.com.

Menurut Paryono, pihaknya menggunakan metode assessment center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor untuk TWK pegawai KPK. 

Ia membeberkan, asesmen ini berjalan dengan menggunakan beberapa alat ukur, yaitu tes tertulis indeks moderasi bernegara dan integritas (IMB 68), penilaian rekam jejak (profiling), dan wawancara.

Tak cuma itu, Paryono juga mengklaim TWK untuk pegawai KPK ini melibatkan banyak pihak, termasuk tim pemantau dari beberapa instansi berpengalaman.

Baca Juga: Beberapa Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Ternyata sedang Tangani Korupsi Bansos sampai KKP

Instansi itu adalah Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS, dan Pusat Intelijen TNI AD. 

“Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui assessor meeting,” imbuh Paryono.

Seperti diketahui, 1.351 pegawai KPK ikut dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Ada 75 pegawai KPK yang tak lolos dalam tes ini. Sampai saat ini, KPK belum membuka daftar orang-orang yang tak lolos.

“Kita ingin pastikan bahwa kita menjunjung hormati menegak hormati hak asasi manusia. Karena kalau kami umumkan, tentu akan berdampak kepada anak, istri, keluarga, cucu, besan, mertua, kampungnya di kampung halamannya. Kami bukan memiliki cara kerja kerja seperti itu,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam jumpa pers, Rabu (5/5/2021).

Sebagian pihak menyoroti pertanyaan-pertanyaan dalam tes itu yang aneh.

Baca Juga: Soal 75 Nasib Pegawai KPK, ICW: Jokowi Harus Turun Tangan, Jika Benar Tegas dalam Membasmi Korupsi

“Dalam tes wawancara, seorang pegawai KPK ditanyai mengenai statusnya yang belum menikah. Dari informasi yang kami dapatkan, salah satu pegawai KPK harus menghabiskan waktu 30 menitnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini,” kata Prilly, perwakilan Aliansi Gerak Perempuan dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks).

Sementara itu Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan untuk pegawai KPK mengada-ada.

"Jadi bagi saya dan teman-teman lain ini cuma upaya untuk merekayasa agar teman-teman itu diberhentikan," ujar Feri, Rabu (5/5/2021).