JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambangi Istana Kepresidenan hari ini, Rabu (14/4/2021).
Namun demikian, saat ditodong sejumlah pertanyaan dari awak media, Andi Gani menolak berbicara gamblang soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya no comment,” kata Andi Gani, singkat.
Sebelumnya, Tim Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, Presiden Jokowi akan melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju.
Menanggapi isu reshuffle kabinet ini, Andi Gani menuturkan, pada awal penyusunan kabinet dirinya memang diminta masuk kabinet.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Hidayat Nur Wahid Ingatkan Jokowi: Harus Cermat Pilih Menteri Baru
“Saya akhirnya menyatakan hal ini, iya tapi saya menyampaikan kepada presiden bahwa saya lebih baik berada di posisi saya sekarang sebagai Presiden Komisaris BUMN PT PP dan sebagai presiden buruh,” kata Andi Gani.
“Saya merasa lebih nyaman berada di luar kabinet,” tambahnya.
Bagi Andi Gani, urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
Selain itu, Andi Gani menuturkan, dirinya yakin presiden akan memutuskan yang terbaik untuk menentukan siapa pembantunya.
Baca Juga: Respons PDIP Soal Wacana Reshuffle Kabinet Indonesia Maju
Saat ditanya apakah bersedia bergabung di kabinet jika diminta Presiden Jokowi, Andi Gani menegaskan dirinya tetap konsisten berada di luar kabinet.
“Saya akan menjawab yang sama, saya tidak berubah konsistennya, saya sudah menetapkan hati untuk tetap berada di luar kabinet dan merasa lebih nyaman,” katanya.
Baca Juga: Ali Ngabalin Ungkap 3 Faktor yang Buat Presiden Jokowi Segera Reshuffle Kabinet
“Dan bisa menyampaikan apa pun kepada presiden. Jadi kalau banyak pihak merasa lebih nyaman di kabinet, saya merasa nyaman berada di luar kabinet,” imbuhnya.
Andi Gani juga menuturkan, dirinya mengunjungi istana karena ingin membahas juga soal THR yang saat ini menjadi polemik.
Andi Gani berharap, Menaker segera menerbitkan satgas THR yang diisi oleh buruh dan pengusaha.
“Jadi ada keseimbangan, bukan hanya oleh pemerintah,” katanya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.