Dia menyebutkan, ada 58 daerah yang sama sekali tidak mengajukan formasi guru PPPK.
"Dari angka itu 29 daerah diantaranya berada di Papua dan Papua Barat. Itu yang sedang kami tangani," ujar Nadiem.
Menurut Nadiem, masih minimnya Pemda mengajukan formasi PPPK bukan akibat sosialisasi yang kurang.
Padahal Nadiem mengaku sampai dirinya terjun langsung ke sejumlah daerah untuk memberitahukan program PPPK.
Tak lupa, sosialisasi juga menggunakan acara-acara seperti webinar bersama pemerintah daerah di Indonesia.
Baca Juga: PGRI Jateng bantu guru honorer hadapi seleksi PPPK
Sedikitnya permintaan formasi PPPK, kata dia, karena Pemda masih belum yakin dengan program PPPK.
Nadiem pun memaklumi kejadian itu, karena total formasi PPPK di tahun ini mencapai 1 juta orang.
"Angka itu yang terbesar dan belum pernah dilakukan sebelumnya.
Tidak heran juga banyak pemda yang belum percaya. Pejabat daerah masih setengah percaya terkait ada formasi (PPPK) sebesar itu," ucap Nadiem.
Meski banyak Pemda yang belum percaya, tapi ada daerah yang mengajukan lebih banyak formasi PPPK dari porsi yang dibutuhkan Kemendikbud.
Baca Juga: Viral Guru Honorer Curhat Soal Gaji dimedia Sosial Berbuntut Pemecatan
Adapun daerahnya seperti Bali, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan.
Oleh karena, dia meminta agar Pemda segera mengajukan formasi dan tidak perlu khawatir terkait pembiayaannya.
Hal itu dikarenakan, pemerintah pusat akan membiayai program PPPK 2021 lewat Dana Alokasi Umum (DAU) 2021
Maka dari itu, ayo para guru honorer, segera persiapkan diri Anda sebaik mungkin, agar bisa lolos seleksi.
Baca Juga: Sederet Fakta Guru Honorer Dipecat Usai Unggah Gaji Rp 700 Ribu, Alami Tumor Payudara
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.