Pengamat Politik: Soal Kasus Bupati Sabu Raijua Partai Politik Mestinya Ikut Tanggung Jawab

“Ini bukan hal sepele karena terjadinya di NTT. NTT Indonesia juga. Hari ini bupati, bisa saja besok-besok gubernur yang lolos,” ujar Hendri.

Sebelumnya Bawaslu mendapat surat balasan dari Kedutaan Amerika Serikat yang menyatakan Orient Patriot Riwu Kore merupakan waga negara Amerika Serikat.

KPU telah mengklarifikasi temuan Bawaslu kepada pihak Disdukcapil Kota Kupang, dan mendapat Orient Patriot Riwu Kore memiliki KTP warga negara Indonesia.

Baca Juga: Ini Saran Pakar Hukum Tata Negara Soal Kasus Bupati Sabu Raijua

Berdasarkan data KTP, Orient lahir di Kota Kupang, dan berdomisili di Desa Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak. Sehingga yang bersangkutan dinyatakan lolos syarat pencalonan kepala daerah.

KPU menetapkan pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai pemenang Pilkada Sabu Raijua 2020.

Penetapan tersebut hasil Rapat  Pleno Terbuka Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Sabu Raijua, Sabtu (23/01/2021).

Pasangan nomor urut 2 yang diusung PDIP, Gerindra dan Demokrat ini meraih suara 21.359 atau 48,3 persen dari 44.210 suara yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua.

Baca Juga: Dukcapil Beberkan Riwayat Kependudukan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Sementara Bawaslu mengusulkan agar pelantikan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih ditunda.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan usulan penundaan ini karena ada persoalan dasar hukum yang membuat pihaknya memilih untuk mengusulkan penundaan dibanding pelantikan.

Dasar hukum pertama yang menjadi perdebatan yakni terkait bisa tidaknya calon yang sudah ditetapkan sebagai pemenang pilkada dibatalkan.

Baca Juga: Bupati Terpilih Orient Riwu Kore Berstatus WNA, Anggota Komisi II: Batal Demi Hukum

Kemudian, siapa lembaga yang berwenang melakukan pembatalan. Ketiga, siapa yang dibatalkan. Apakah salah satu calon yang dalam hal ini bupatinya atau kedua-duanya dapat dibatalkan.

"Jadi kita memang bertemu dengan persoalan hukum yang saya kira belum pernah terjadi di selama proses pilkada," ujar Fritz, Kamis (4/2/2021) dikutip dari Kompas.com.