Transisi Pemerintahan Suriah: Perdana Menteri Baru Serukan Stabilitas Pascajatuhnya Rezim Assad

DAMASKUS, KOMPAS.TV – Perdana Menteri pemerintahan transisi Suriah, Mohammed al-Bashir, menyerukan stabilitas dan ketenangan pascajatuhnya rezim Bashar al-Assad.

Pernyataan itu disampaikannya dalam pertemuan kabinet baru di Damaskus, Selasa (10/12/2024), di mana al-Bashir menegaskan pentingnya transisi yang damai untuk melayani rakyat Suriah.

"Hari ini kami mengadakan pertemuan kabinet dan mengundang anggota dari pemerintahan lama dan sejumlah direktur dari pemerintahan di Idlib dan sekitarnya, untuk memfasilitasi semua pekerjaan yang diperlukan selama dua bulan ke depan hingga kami memiliki sistem konstitusional yang mampu melayani rakyat Suriah," kata al-Bashir kepada Al Jazeera.

“Kami mengadakan pertemuan lain untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga tersebut agar dapat melayani rakyat kami di Suriah,” imbuhnya.

Al-Bashir, yang sebelumnya memimpin Pemerintahan Keselamatan (SG) di wilayah Idlib dan Aleppo, ditunjuk sebagai perdana menteri hingga 1 Maret 2025 oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan sekutunya. 

SG dikenal mengelola wilayah tersebut dengan berbagai layanan publik, meskipun dalam kondisi minim sumber daya.

HTS, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh PBB dan beberapa negara, kini memegang kendali atas transisi pemerintahan di Suriah.

Sebelumnya, kelompok ini berhasil merebut sejumlah wilayah strategis, termasuk Aleppo, melalui serangan cepat.

Proses transisi ini mendapatkan perhatian luas dari komunitas internasional.

Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, mengingatkan bahwa keberhasilan transisi bergantung pada inklusivitas berbagai kelompok dan komunitas di Suriah.

Baca Juga: Fakta-Fakta Penjara Sednaya Suriah: Rumah Jagal Assad, Jenazah Tahanan Ditemukan dalam Oven