Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol Merasa Tak Salah Umumkan Darurat Militer, Upaya Menolak Mundur

SEOUL, KOMPAS.TV - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol merasa tak bersalah umumkan Darurat Militer negaranya.

Hal itu disebut sebagai upayanya menolak untuk mundur meski desakkan kepadanya semakin besar, karena keputusannya tersebut.

Ia menegaskan bahwa Darurat Militer tersebut diumumkannya dengan maksud menghindarkan apa yang digambarkannya sebagai tindakan pemakzulan sembrono yang dilakukan oleh oposisi utama pemerintahannya, Partai Demokrat Korea (DPK).

Baca Juga: Temuan Amnesty International: Genosida Memang Terjadi di Gaza, Warga Palestina Tewas dengan Lambat

Dilansir dari The Korea Times, Rabu (4/12/2024) ucapannya itu disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh politik penting.

Itu termasuk dengan Perdana Menteri Han Duck-Soo dan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Dong-hoon.

Ucapannya tersebut memantik kritik dari dalam partai karena tak menyentuh sentimen publik.

Berdasarkan sumber dari PPP yang merupakan partai penguasa, Yoon menegaskan kembali dalam pertemuan di kantor kepresidenan Yongsan bahwa deklarasi darurat militer itu mematuhi prosedur konstitusional dan hukum.

Ia menampik tuduhan adanya ketidakwajaran, dan menganggap langkah tersebut sebagai respons yang diperlukan terhadap apa yang ia sebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemakzulan yang dilakukan oposisi.

Meski seruan untuk pertanggungjawaban, termasuk tuntutan pemecatan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan perombakan kabinet secara menyeluruh, menurut para pejabat Yoon Suk-yeol tetap tegas.

Peserta pertemuan termasuk Han Duck-Soo dan Pemimpin Lantai Parlemen Korea Selatan Chu Kyung-ho, dilaporkan menahan diri untuk tak langsung mengangkat isu penguduruan diri Yoon dari kursi kepresidenan.

Namun, Han membenarkan sehari sebelumnya dirinya sudah menyampaikan tuntutan pengunduran diri Yoon Suk-yeol ke Kepala Staf Kepresidenan, Jeong Jin-Seok.

Dalam pertemuan tersebut, Han juga menyampaikan kekhawatirannya atas tuduhan bahwa satuan tugas khusus Komando Pertahanan Ibu Kota dikerahkan untuk menahan tokoh-tokoh politik penting.

Termasuk di antaranya dirinya, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, dan pemimpin DPK Lee Jae-myung.

Klaim tersebut pun menambah ketegangan pada perpecahan politik.

Baca Juga: Kisruh di Korea Selatan, Kim Jong-Un Bakal Memanfaatkannya untuk Beri Pukulan ke Musuh

DPK sendiri tengah mempersiapkan untuk mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon Suk-yeol pada Kamis (5/12/2024).

Upaya pemakzulan itu didasari bahwa pengumuman Darurat Militer itu melanggar konstitusi dan batasan hukum.

Dari dalam PPP sendiri reaksinya terbagi, dengan beberapa anggota parlemen mulai berpikir pemakzulan sebagai pilihan, dan yang lainnya mencari upaya alternatif untuk mengembalikan kepercayaan publik.