Sekjen NATO: Turki yang Anggota NATO Berdaulat Penuh untuk Bekerja Sama dengan BRICS

LONDON, KOMPAS.TV – Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menegaskan Turki punya hak kedaulatan penuh untuk bekerja sama dengan BRICS dan mitra-mitranya. 

Rutte juga memuji Turki atas perannya yang "vital" di sisi tenggara aliansi dan kontribusi besarnya terhadap kapabilitas NATO secara keseluruhan.

"Jangan lupa bahwa Turki adalah sekutu yang sangat penting dalam aliansi. Mereka memiliki salah satu kekuatan militer yang paling lengkap di NATO dan memainkan peran vital dalam geografi NATO," kata Rutte pada Selasa (22/10/2024) di Tallinn, Estonia, sebagaimana dilaporkan Anadolu, Rabu (23/10).

Pernyataan ini merespons pertanyaan terkait hubungan Turki dengan BRICS saat pertemuan puncak ke-16 organisasi antarpemerintah tersebut tengah berlangsung di Kazan, Rusia.

Rutte mengungkapkan kepuasannya bahwa Turki telah menjadi bagian integral dari NATO selama bertahun-tahun, mengingat Turki telah bergabung dengan NATO sejak tahun 1952. 

Dalam aliansi yang beranggotakan 32 negara ini, perdebatan tentu akan selalu ada, namun ia menekankan bahwa Turki memiliki hak kedaulatan untuk menjalin kerja sama dengan mitra BRICS.

"Ini mungkin memicu perdebatan, baik secara bilateral maupun di dalam NATO, tetapi itu tidak berarti bahwa Turki tidak populer di NATO. Mereka tetap, dan akan selalu, menjadi sekutu yang sangat dihargai," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan negaranya tulus ingin meningkatkan kerja sama dengan kelompok BRICS. 

Erdogan sendiri dijadwalkan tiba di Kazan sebagai tamu pada Rabu (23/10) untuk menghadiri pertemuan tersebut bersama 22 kepala negara lainnya dan enam kepala organisasi internasional.

Baca Juga: Menlu Sugiono Hadiri KTT BRICS: Indonesia Akan Serukan Persatuan Negara Berkembang

Klaim Pasukan Korea Utara di Ukraina

Terkait klaim yang menyebutkan adanya pasukan Korea Utara di Ukraina, Rutte menyatakan ia telah melakukan percakapan telepon dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Senin lalu.

"Presiden Yoon akan mengirim para ahli untuk memberi penjelasan kepada NATO minggu depan, dan kita akan melihat apakah Korea Utara benar-benar mendukung perang ilegal Rusia di Ukraina," ujar Rutte.

Jika klaim tersebut terbukti benar, Rutte memperingatkan bahwa pengiriman pasukan Korea Utara ke Ukraina akan menjadi eskalasi yang signifikan. Namun, hingga saat ini, Rutte belum dapat mengonfirmasi klaim tersebut.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebut 10.000 tentara Korea Utara mungkin bergabung dengan pasukan Rusia dalam pertempuran di Ukraina. 

Berdasarkan intelijen Ukraina, Korea Utara juga dilaporkan telah mengirim personel taktis dan perwira ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

Pada Jumat lalu, Korea Selatan juga mengeklaim bahwa Korea Utara telah mengirim 1.500 tentara ke Rusia dengan kapal angkatan laut pada 8-13 Oktober 2024 untuk mendukung Moskow dalam perang yang sedang berlangsung di Ukraina.

Rutte mengunjungi ibu kota Estonia, Tallinn, untuk bertemu dengan Presiden Alar Karis dan Perdana Menteri Kristen Michal. Pada Rabu (23/10), ia bersama Karis akan memberikan pidato di hadapan pasukan di Pangkalan Militer Tapa dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Margus Tsahkna.