Militer AS Ungkap Siap Kawal Kapal Filipina di Laut China Selatan, China Langsung Meradang

MANILA, KOMPAS.TV - Militer Amerika Serikat (AS) membuka peluang konsultasi pengawalan kapal-kapal Filipina di Laut China Selatan, kata komandan Komando Indo-Pasifik AS Laksamana Samuel Paparo, Selasa (27/8/2024), di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Manila.

Pernyataan Laksamana Paparo, yang ia sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan dalam konferensi pers di Manila bersama Kepala Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner Jr., memberikan gambaran tentang kesiapan AS untuk operasi yang dapat membawa kapal Angkatan Laut AS bertabrakan langsung dengan kapal-kapal China.

Kapal penjaga pantai, angkatan laut, dan diduga kapal-kapal milisi China secara rutin bentrok dengan kapal-kapal Filipina dalam upaya memasok perbekalan kepada pelaut Filipina yang ditempatkan di bagian Laut China Selatan yang diklaim oleh kedua negara. 

Dengan semakin memanasnya bentrokan ini, yang menyebabkan luka pada pelaut Filipina dan merusak kapal-kapal mereka, pemerintah Filipina menghadapi pertanyaan tentang perlunya mengaktifkan aliansi perjanjian dengan Washington.

Paparo dan Brawner berbicara kepada wartawan setelah konferensi militer internasional di Manila yang diselenggarakan oleh Komando Indo-Pasifik AS, di mana aksi-aksi China yang semakin agresif di Laut China Selatan menjadi sorotan. 

Pejabat militer dan pertahanan serta diplomat dari AS dan negara-negara sekutu hadir, namun tidak ada perwakilan dari China.

Baca Juga: AS, Australia, Kanada, dan Filipina Gelar Latihan Militer di Laut China Selatan yang Disengketakan

Ketika ditanya apakah militer AS akan mempertimbangkan untuk mengawal kapal-kapal Filipina yang mengirimkan makanan dan pasokan lainnya kepada pasukan Filipina di Laut China Selatan, Paparo menjawab, "Tentu saja, dalam konteks konsultasi."

"Setiap opsi antara dua negara berdaulat dalam hal pertahanan bersama kita, termasuk pengawalan kapal, adalah opsi yang sepenuhnya masuk akal dalam Perjanjian Pertahanan Bersama kita, di antara aliansi erat antara kita berdua," kata Paparo tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Brawner merespons dengan hati-hati terhadap saran tersebut, yang bisa berbenturan dengan undang-undang Filipina, termasuk larangan konstitusional bagi pasukan asing untuk terlibat langsung dalam operasi tempur lokal.

"Sikap Angkatan Bersenjata Filipina, seperti yang diatur oleh hukum Filipina, adalah untuk terlebih dahulu mengandalkan diri kita sendiri," kata Brawner. 

"Kami akan mencoba semua opsi, semua jalan yang tersedia bagi kami untuk mencapai misi ini. Dalam hal ini, suplai ulang dan rotasi pasukan kami."

"Kami kemudian akan mencari opsi lain ketika kami sudah tidak mampu melakukannya sendiri," tambahnya.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mengatakan bahwa belum ada situasi sejauh ini yang memerlukan pengaktifan perjanjian tersebut, yang mewajibkan sekutu untuk saling membantu jika mereka diserang dari luar.

Presiden Joe Biden dan pemerintahannya telah berulang kali menegaskan kembali komitmen mereka yang "kukuh" untuk membantu mempertahankan Filipina berdasarkan perjanjian tahun 1951 jika pasukan, kapal, dan pesawat Filipina diserang, termasuk di Laut China Selatan.

Baca Juga: Menlu ASEAN Bertemu Menlu AS dan China di Laos saat Laut China Selatan dan Semenanjung Korea Tegang